Peserta Musda DPD HIPMAS Provinsi Papua Barat. Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hipmas), Arnold Udam mengingatkan setiap anggotanya untuk menjaga perilaku dan nama baik organisasi.

MUSDA: Anggota Hipmas Dituntut Jaga Perilaku dan Nama Baik

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (Hipmas), Arnold Udam mengingatkan setiap anggotanya untuk menjaga perilaku dan nama baik organisasi.

“Dengan menyandang nama pengusaha asli Papua, kita ini mewakili seluruh masyarakat. Kalau kita tidak bisa jaga kelakuan dan nama baik, maka pengusaha asli Papua akan dicap sama semuanya,” kata Arnold pada pembukaan Musda DPD Hipmas Provinsi Papua Barat, Selasa (26/4/2016)

Kata Arnold, menjaga nama baik sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Kepercayaan yang diperoleh akan membuat pengusaha asli Papua menjadi besar.

“Sesuatu itu butuh proses. Pemerintah juga harus kasih pekerjaan yang besar supaya pengusaha asli Papua juga punya tanggungjawab yang besar pula,” ujarnya.

Hadir mewakili gubernur Papua Barat, staf ahli bidang pemerintahan, Jack Sawaki menegaskan, Himpas merupakan organisasi profesi yang tidak bisa dibawa ke ranah politik.

“Jangan bawah organisasi masuk ke ranah politik. Ketika ini dilakukan maka kehancuran. Hipmas punya tanggungjawab membantu pemerintah menyiapkan pengusaha-pengusaha asli papua yang berkompenten,” kata Jack.

Jack mengingatkan, untuk tetap eksis, anggota Hipmas harus mampu merubah mental dan siapkan diri secara baik. “Banyak organisasi yang tumbuh tapi selanjutnya tidak jelas,” ujarnya.

Ketua DPD Himpas Provinsi Papua Barat, Albertina Mansim dalam sambutannya mengatakan, pemerintah perlu memberikan dukungan dalam rangka menciptakan pengusaha asli papua berdasi.

“Banyak tantangan yang dihadapi selama 3 tahun sehingga, Himpas tidak nampak di daerah ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua Barbat, Roni Talisman mengatakan, sebagai salah satu organisasi lokal, Himplas cukup eksis. Hipmas bisa melakukan sertifikasi surat badan usaha (SBU) dengan cara mendapatkan lisensi LPJKN.

Kegiatan Musda ini diikuti sejumlah pengurus DPD dari 13 kabupaten/kota se-Papua Barat. Musda yang berlangsung selama 2 hari ini akan memilih kepengurusan baru di tingkat provinsi. (ALF)

Tinggalkan Balasan