Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw (kanan)

Nasib Listrik Bintuni Berada Ditangan Bupati

BINTUNI, Cahayapapua.com–– Listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern, dan hampir seluruh aktifitas sehari-hari masyarakat bergantung pada energi listrik. Kriteria suatu daerah bisa dikatakan berkembang dan maju juga dilihat dari ketersediaan dan lancarnya asupan sumber daya energi tersebut.

Untuk itu, perhatian dari pemerintah untuk menyediakan energi tersebut sangat dinantikan. Seperti halnya di Kabupaten Teluk Bintuni yang notabene merupakan kabupaten baru penghasil minyak dan gas bumi.

Namun sangat disayangkan, kondisi suplai listrik bagi masyarakat di kabupaten yang berumur 13 tahun ini belum sesuai dengan harapan warganya. Listrik yang saat ini di suplai dari LNG Tangguh melalui sistem kerja sama dengan PLN tidak berjalan normal.

Dari data yang disampaikan oleh PLN Rayon Bintuni dalam setiap bulannya, listrik padam bisa mencapai 50 kali, bahkan bila terjadi gangguan pada penyulang ekspres dari LNG Tangguh ke Bintuni Kota, bisa berlangsung lama.

Sementara kemampuan mesin PLTD yang masih milik Pemda tidak mampu membackup apabila terjadi gangguan dari LNG Tangguh. Beban puncak kota Bintuni (Kota dan SP) adalah 3.300 KW dan daya mampu PLTD sudah menurun, sekarang hanya sekitar 800 s/d 1.000 KW karena mesin yang masih bisa dioperasikan hanya dua unit dari 10 unit. Sehingga sering terjadi pemadaman bergilir, dan semua mendapat imbasnya, seperti roda perekonomian masyarakat, pemerintahan, swasta, dan perbankan yang operasionalnya menggunakan listrik.

Sesungguhnya masyarakat Bintuni sudah jenuh, namun masyarakat bingung mau mengadu kemana. PLN dan Pemda sejauh ini masih saling lempar tanggung jawab apabila ada gangguan yang mengakibatkan pemadaman listrik.

Sangat ironis daerah penghasil gas yang menyuplai anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) cukup besar ini, tetapi warganya belum bisa sepenuhnya menikmati listrik untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dari data BPS angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni masih sangat tinggi yakni 34,17 persen.

Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Petrus Kasihiw dan Matret Kokop haruslah secepatnya mengambil kebijakan soal permasalahan listrik yang dinilai sudah semakin rumit dan parah ini. Kendati sudah pernah dilakukan pertemuan antara pemda dengan Manager PLN Area Manokwari, namun sampai sekarang kerjasama itu belum juga diputuskan.

Selaku tim administrasi persiapan kerjasama Pemda dan PLN,  Asisten III, Sri Utami Widyaningsih mengatakan semua keputusan ada di kepala daerah. Namun untuk memutuskan persoalan ini perlu ada pertemuan bersama-sama antara pihak PLN dengan Pemda.

“Pak Bupati mintanya kita duduk sama-sama dengan PLN, agar PLN bisa memberitahu tanggungjawabnya sampai dimana, terus kita tanggungjawab sampai dimana. Setelah pertemuan dengan manager PLN Area Manokwari, kami sudah kirim surat dua kali ke PLN wilayah Papua, tapi tidak ada tanggapan. Kami kan mintanya ketemu dengan PLN Wilayah Papua, karena mereka yang bisa ambil keputusan. Kalau Area Manokwari kan dibawah PLN Wilayah Papua,” katanya pekan lalu di Kantor Bupati.

Diakatakan Asisten III, ada beberapa masalah yang belum ada titik temu, yakni masalah tunggakan Tagihan Susulan (TS) dan biaya Penyambungan Baru (PB), tunggakan listrik masyarakat, dan masalah aset kelistrikan yang menjadi tanggungjawab antar kedua belah pihak.

“Untuk soal TS, pemda sudah menyicil membayar dan saat ini masih sekitar kurang lebih Rp. 2 miliar, sementara tunggakan masyarakat masih berkisar Rp. 5 miliar lebih,” katanya.

Terkait soal tunggakan listrik kantor-kantor SKPD, pihak pemda siap melunasi dan akan dibebankan di masing-masing SKPD. Namun yang diharapkan oleh pemda yakni soal tunggakan masyarakat, karena apabila sesuai data PLN secara keseluruhan ada masyarakat yang mampu dan tidak mampu yang terdata. Oleh karena itu, pihak pemda meminta untuk data tersebut di inventarisir, sehingga nantinya yang tidak mampu akan ditanggung oleh pemda. Sedangkan yang mampu itu tanggungjawab PLN untuk menagih.

“Mereka (PLN) kemarin tagih juga masih menggunakan data yang belum diinventarisir. Kita minta yang diinventarisir, jadi mana yang perlu kita bayar, dan mana yang tidak. Silahkan mereka (PLN) tagih sendiri. Macam ke pengusaha-pengusaha yang belum bayar,” katanya.

Sementara Manajer PLN Rayon Bintuni, Yan Pagappong, saat dikonfirmasi mengenai persiapan kerjasama, belum lama ini, mengatakan tidak mengetahui secara pasti soal sejauh mana perkembangan persiapan kerjasama dengan Pemda Teluk Bintuni.

“Kalau sudah ada kesepaktan tentang STO (Serah Terima Operasi), PLN Area Manokwari pasti sampaikan kami. Terserah pemda mau di STO-kan atau seperti apa,  dulu rencana ada hibah, STO, KSO (Kerja Sama Operasi), jadi tinggal dari mereka (Pemda Teluk Bintuni) mau menyampaikan yang mana, yang penting sesuai dengan dilapangan. Kami juga tidak tahu, sudah diel atau belum,” ungkap Yan kepada Cahaya Papua diruang kerjanya.

Mengenai soal kerjasama yang akan dilakukan, pihak PLN berharap terlebih dahulu harus ada SLO (Standar Layak Operasi) terkait aset kelistrikan yang akan diserahkan ke PLN. Menurutnya mesin-mesin PLTD milik pemda sebenarnya sudah tidak layak di perasikan, karena biaya perawatan lebih besar.

Yan menyarakan, jika berkenan pemda mendatangkan mesin baru dengan kualitas baik. Selanjutnya diserahkan operasinya ke PLN, sehingga semua urusan terkait soal listrik diberikan ke PLN. Hal ini menurutnya akan mempermudahkan pelayanan kelistrikan ke masyarakat.  (ART)

Tinggalkan Balasan