Sekretaris Distrik Masni Luther Karubaba, menyerahkan map berisi surat berisi keluhan para petani, kepada Ruri Jumar Saef, tim Nawacita Institut di Balai Pertemuan Distrik Masni, Minggu (7/5).

Nawacita Institut dorong petani Manokwari dirikan Koperasi

Manokwari, Cahayapapua.com— Petani di Manokwari didorong membentuk koperasi atau badan usaha desa (Bumdes) untuk mendorong kesejahteraan mereka. Dorongan ini disampaikan tim Nawacita Institut saat berkunjung ke Distrik Prafi dan Masni, Minggu (7/5).

Nawacita Institut berkunjung ke distrik tersebut untuk mendengar langsung keluhan dan persoalan petani dalam pengelolaan pertanian seperti pembibitan, kepastian hukum dalam penggunaan lahan, produksi hasil pertanian dan penggunaan pupuk, juga pendirian koperasi sebagai wadah penghimpun hasil-hasil pertanian.

Ruri Jumar Saef, tim Nawacita Institut, mengatakan, pendirian koperasi atau badan usaha desa, dapat membantu petani meningkatkan kesejahteraan. Mengutip UU 25/1992 tentang Koperasi, dia mengatakan, jika petani memiliki lahan sekitar tiga ribu hektar, baik itu tanah adat, dan dikuasakan kepada koperasi, bakal memperoleh keuntungan 20 hingga 25 persen dalam kontrak kerja sama selama 25 tahun.

“Jadi untuk menciptakan petani yang moderen, harus mensinergikan dengan perusahaan yang ada (koperasi). Sehingga petani di daerah lain bisa juga aktif memaksimalkan produksi pangan yang ada di Manokwari,” kata Jumar.

Selain itu Jumar yang didampingi Sekretaris Distrik Masni Luther Karubaba ketika berbicara kepada para petani menambah, persoalan utama yang dihadapi petani dalam mencetak sawah baru yaitu dangkalnya aliran sungai, sehingga dikuatirkan dapat menciptakan banjir.

Menurutnya, perlu langkah tepat dari pemerintah, mulai di tingkat desa melalui usulan musyawarah desa (Musremdes) hingga musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) kabupaten dan provinsi untuk menangani persoalan semacam itu.

“Biasanya, situasi politik daerah dapat mempengaruhi persoalan pembangunan. Terus terang saja, dari Sabang sampai Merauke, persoalan utamanya adalah adanya oknum kepala daerah yang mengedepankan politik. Karena merasa menang di wilayah tertentu, kadang wilayah masih diabaikan,” tutur Jumar.

Dia juga menyatakan sebagai negara demokrasi, siapapun memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas, tak terkecuali petani yang ada di Manokwari. Dia mengaku kehadirannya bukan hanya sekedar tatap muka, namun ingin mendengarkan, mencatat dan menyerap dan menyelesaikan langsung persoalan yang dihadapi petani.

“Saya sarankan, bapak-bapak menyurati Presiden kita (Jokowi), untuk mengadukan masalah pertanian. Saya jamin, akan ada balasan. Paling lama 15-20 hari kedepan dan nantinya Kementrian Sekretaris Negara akan menurunkan tim untuk memastikan apakah benar ada masyarakat tani, lahan kosong, atau apakah benar di sekitar sini ada tambangnya sehingga yang dibutuhkan petani bisa dikaji,” ucapnya.

Persoalan yang paling klasik dikeluhkan di daerah tersebut yaitu, kandungan zat asam yang ada dalam tanah lahan pertanian yang mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, suplai air untuk irigasi petani yang berasal dari kali Wariori, hingga saat ini belum berjalan maksimal.

“Terus terang saja, kami warga Transmigran di sini, diberikan lahan seluas dua hektar. Satu hektar digunakan untuk lahan pertanian. Satu hektar lagi ditanami kelapa sawit tanpa ada koordinasi ataupun komunikasi dengan yang punya hak. Padahal tanah ini sudah memiliki sertifikat,” ungkap Darmanto salah satu petani Distrik Masni. “Kami berharap hadirnya tim Nawacita ini dapat memberi solusi untuk kami, terutama petani yang ada di Masni,” tutur Darmanto.

Seblon Mandacan, salah satu pemilik hak ulayat setempat, menyampaikan keluhan terkait tindakan pihak kepolisian yang menangkap sejumlah penambang emas yang beroperasi di lokasi Tambang Kali Wasirawi, dan Kali Wariori Distrik Masni.

“Kami cari makan di atas tanah ini, tetapi kenapa Kapolda memerintahkan anggotanya menutup tambang emas di Wariori, dan menangkap sejumlah penambang yang bekerja di sana. Polisi menuntut ijin, kami sudah berupaya membuat ijin, tapi tidak ada jalan bagi kami,” keluh Seblon kepada tim Nawacita.

Mendengar keluhan itu, Jumar mengatakan, persoalan dasar yang dihadapi masyarakat adalah pembodohan oleh oknum-oknum yang rakus dari kalangan pengusaha, sehingga ia menyarankan usaha pertanian maupun pertambangan harus diwujudkan berbadan hukum koperasi. (mar/*)

Tinggalkan Balasan