Puluhan nelayan di Kota Sorong melontarkan protes terhadap penyaluran bantuan alat tangkap perikanan di daerah itu yang dinilai salah sasaran, dalam aksi mereka di Pelabuhan Perikanan Sorong, Minggu kemarin. Nelayan juga menuding dimintai uang jutaan rupiah untuk bisa memperoleh bantuan alat tangkap lainnya.

Nelayan Protes Penyaluran Bantuan Alat Tangkap

SORONG, Cahayapapua.com—- Puluhan nelayan di Kota Sorong yang tergabung dalam kelompok nelayan Marcopolo menggelar aksi protes di Pelabuhan Perikanan Sorong, Minggu (21/8), terkait penyaluran bantuan alat tangkap nelayan yang disumbangkan Provinsi Papua Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).

Sumbangan tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena dibagikan kepada kelompok lain yang dinilai tak terkait dengan aktivitas menangkap ikan, bahkan nelayan menuding mereka diminta uang jutaan rupiah sebagai syarat untuk bisa mendapatkan bantuan lain yang masih terkait dengan alat tangkap.

“Masa kita yang orang pante (pantai), tinggal di pante tidak dapat perahu satupun. Terus data-data yang diminta pemerintah provinsi itu bikin apa? Orang yang tinggal di gunung dapat perahu, baru kita-kita ini yang nama terdaftar tidak dapat,” ujar koordinator aksi, Muni Waropa dalam aksi mereka.

Muni menilai ada indikasi permainan oleh pihak tertentu dalam penyaluran bantuan tersebut karena penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada malam hari.

“Mereka (BPM Papua Barat) sudah janji untuk memberikan bantuan sejak tahun 2013, tapi sampai saat ini kita tidak dapat, terus orang lain yang tinggal di gunung sana dapat dorang mau mancing apa,” lanjut Muni mempertanyakan.

Tak hanya soal penyaluran yang dinilai tak tepat sasaran dan dilakukan malam hari, menurut Muni para nelayan juga ditagih uang jutaan rupiah oleh oknum tertentu sebagai syarat untuk memperoleh bantuan perahu, cool box (kotak pendingin ikan) atau mesin harus membayar uang tebusan.

“Saya heran masa yang mau ambil mesin harus bayar Rp 5 juta, yang mau ambil perahu bayar Rp 5 juta, terus yang mau ambil mesin juga harus bayar Rp 5 juta, padahal itukan bantuan yang dikasih secara gratis kepada nelayan. Aneh, kok harus ada pungutan biaya,” terang Muni kepada wartawan.

Bantuan alat tangkap nelayan yang ditempatkan di pelabuhan Perikanan Sorong.

Muni meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun aparat penegak hukum dapat mengungkap kasus penyaluran bantuan perahu nelayan yang menurutnya ada indikasi korupsi.

Koordinator LSM Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) Provinsi Papua Barat, Andrew Wamasen meminta kepada penegak hukum agar dapat mengusut kasus tersebut.

“Kami akan kawal kasus ini. Kami (juga) meminta aparat terkait untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika benar ada indikasi korupsi maka penegak hukum harus turun tangan menyelesaikannya,” ujar Andrew.

Sementara itu secara terpisah DPR Papua Barat menyatakan menemukan sejumlah fakta terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat nelayan. Mulai dari data penerima yang tidak valid, spesifikasi yang kurang cocok, bahkan bantuan yang disalurkan justru diperjual-belikan.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni mengatakan, program bantuan nelayan harus dievaluasi secara menyeluruh. Langkah ini diperlukan guna melihat pelaksanaan program berjalan secara baik dan benar atau tidak.

“Fakta, bantuan yang diberikan justru dijual. Ada masyarakat yang tinggal di kota tetapi yang di kampung justru mendapatkan bantuan. Bantuan perahu fiber dan motor tempel tipe suzuki ini kurang tepat. Jenis ini selain boros bensin, spare part nya sulit diperoleh,” kata Yoteni, Sabtu (20/8).

Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai instansi teknis yang sering menyalurkan bantuan perlu memperhatikan kondisi riil di lapangan.

Kata dia, penyaluran bantuan kepada masyarakat nelayan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kalau bantuannya seperti itu bisa tidak mereka mendapatkan manfaatnya,” ujar dia mempertanyakan. (NSR/ALF)

Tinggalkan Balasan