Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani melantik dan mengukuhkan TPAKD, Kamis (8/3).

OJK bentuk TPAKD di Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memacu pertumbuhan dunia usaha di daerah tersebut.

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, pada pengukuhan TPAKD Papua Barat di Manokwari, Kamis (8/3) mengatakan, kehadiran tim ini untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan keuangan formal.

Dengan demikian, mereka tidak memanfaatkan jasa rentenir dalam mengembangkan usaha mereka.  “Persentase kemiskinan Provinsi Papua Barat masih berada pada angka 23 persen. Cukup tinggi dan ini harus kita perbaiki,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan, dari survei tahun 2016, 58,5 persen masyarakat Papua Barat sudah menikmati layanan keuangan. Meskipun demikian baru 19 persen masyarakat di daerah ini yang benar paham terhadap layanan atau produk keuangan.

Menurutnya, program literasi harus ditingkatkan agar masyarakat memahami seluruh produk layanan keuangan baik yang dilaksanakan perbankan maupun lembaga lain.

Tirta mencontohkan tentang layanan dan manfaat asuransi yang menurutnya belum banyak masyarakat paham dan memanfaatkan secara optimal produk asuransi tersebut. “Usaha pertanian, perkebunan, perikanan maupun usaha lain. Ini ada layanan asuransi yang bisa dinikmati masyarakat, tapi selama ini belum banyak yang memanfaatkan itu,” sebutnya.

Ia berharap, kedepan TPAKD melaksanakan program edukasi bagi masyarakat melalui sosialisasi secara terus menerus. Kepala OJK Wilayah Papua-Papua Barat, Misran Pasaribu pada kesempatan terpisah mengatakan, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan. Pembentukan tim yang teridiri dari perwakilan pemerintah daerah, perbankan dan beberapa instansi lain ini untuk meningkatkan percepatan akses keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan  masyarakat sejahtera.

Percepatan Akses Keuangan di daerah dinalai penting dan perlu mendapat prioritas. Kemudahan akses keuangan bagi masyarakat juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata, partisipatif  dan inklusif.

“Harapan ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Misran. |Toyiban

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: