Ombudsman

Ombdusman Papua Barat Terima 100 Aduan Publik

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-– Ombudsman Papua Barat mencatat aduan layanan publik di wilayah ini selama Januari hingga Oktober 2015 telah mencapai 100 aduan. Aduan tersebut telah terdaftar secara nasional melalui sistem aduan online atau daring.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Nortbertus, mengatakan, aduan layanan publik meliputi masalah kependudukan, asuransi, jaminan sosial, cukai dan pajak termasuk masalah kepegawaian. Publik juga mengadukan layanan di kepolisian.

“Ada 16 jenis subtansi aduan, termasuk diantaranya soal masalah pertanahan, perhubungan, dan peradilan,” kata Nortbertus di ruang kerjanya, kemarin. Semua aduan terkait maladministasi.

Dari 100 aduan, baru 21 yang diselesaikan, namun hingga kini masih menunggu petunjuk penutupan kasus. 80 aduan lainnya, ia menerangkan, masih dalam proses pendalaman.

Nortbertus mengatakan, kepatuhan institusi pelayanan publik terhadap standar operasional prosedur layanan publik, sesuai UU 25/2009, di daerah ini, masih rendah, sehingga masih menyumbang aduan yang cukup tinggi.

“Ini menunjukan tidak adanya itikad baik dari pemerintah provinsi Papua Barat maupun kabupaten/kota terhadap pelaksanaan UU 25/2009,” kata Nortbertus.
Instisusi layanan publik juga belum bisa menerima dengan baik kehadiran Ombudsman sehingga kadang memacetkan koordinasi dan komunikasi.

Padahal Ombudsman bekerja sesuai UU 37/2008. Koordinasi yang macet menganggu pemahaman instisusi layanan publik terhadap kualitas layanan.

“Ombudsman ini lebih intens mencegah korupsi. Sebab pintu masuk korupsi adalah maladministrasi. Jadi kalau sudah terjadi maladministrasi, pasti ujung-ujungnya korupsi,” tekan Nortbertus mengakhiri. | RIZALDY