Ilustrasi

Ombdusman Sesalkan Sikap Samsat yang Tertutup Soal Pajak Kendaraan Bermotor

MANOKWARI , Cahayapapua.com Hasil kerja atau capaian yang ditorehkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus disampaikan secara terbuka ke publik secara langsung maupun lewat media massa.

“Seperti, perolehan pendapatan di UPTD Samsat Manokwari. Tidak perlu menyembunyikan hasil perolehan pendapatan dari pajak kendaraan. Kenapa harus meminta ijin kepada gubernur segala untuk menyampaikannya,” kata Kepala Ombdusman Papua Barat Norberthus, Kamis (10/3/2016).

Norberthus mengatakan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun nomor 14 nomor 2008 menghendaki adanya keterbukaan informasi dari penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, sikap ini menunjukan ketidakprofesionalisme dan keterbukaan pemerintah daerah. Harusnya, gubernur sebagai leader memberikan kepercayaan kepada bawahannya.

Kecenderungan untuk menutup-nutupi realisasi target yang dicapai oleh Samsat Manokwari, ujar dia, akan menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat terhadap instansi yang bersangkutan.

“Ini adalah prestasi yang harus diketahui dan mendapatkan reward. Pendapatan melebih target. Tidak perlu ijin dan tidak perlu marah kalau dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala UPTD Samsat Manokwari, Yan Rukka mengatakan, realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor over target (melebihi target). Yang mencapai 121 persen.

Sayangnya, nilai yang ditargetkan serta capaiannya yang diperoleh dilarang dipublikasihan di media massa. Alasanya, harus mendapat ijin gubernur atau kepala dinas pendapatan daerah provinsi Papua Barat.

“Kamu tidak boleh ekspos nanti saya dimarahi gubernur. Ini barang (hasil capaian, red) sudah lama. Seandainya kalian datang pada bulan Januari mungkin saja. Tidak usah dieskpos. Nanti kamu minta ijin ke dinas dulu, bisa diekspos atau tidak,” ujarnya. |RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan