Ombudsman Foto: Ist

Ombudsman PB: Pelanggaran Administrasi Layanan Publik Masih Banyak

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.comOmbudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan kesadaran publik untuk turut mengawasi pelanggaran administrasi dalam pelayanan publik di daerah ini.

Untuk tujuan itu, kemarin, lembaga ini menggelar sosialisasi penyadaran pelayanan publik dengan mengandeng sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa di Manokwari. Mahasiswa ikut membagi selebaran tentang keberadaan, tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman di perempatan Makalo, Jumat (7/11/2014).

Menurut Asisten Ombudsman Papua Barat, Bidang Penindakan dan Penyelesaian Laporan, Luis Karel Sawor, aksi tersebut untuk memperluas informasi mengenai keberadaan Ombudsman. Sekaligus untuk meningkatkan daya kritis warga agar ikut mengawasi aktivitas pelayanan publik.

Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi pelanggaran administrasi pelayanan publik oleh pemerintah atau lembaga lain seperti BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara.

Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian dan atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, juga diawasi Ombudsman.

“Jadi mestinya penyelenggaraan pelayanan publik bagi lembaga yang uangnya berasal dari negara harus sesuai dengan mekanisme dan standar pelayanan publik,” kata Karel.

Ia mengatakan terjadi banyak pelanggaran administrasi pada unit-unit layanan publik di Manokwari. “Itu karena pemahaman dan pengetahuan penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat masih minim,” kata dia. |RIZALDY TARAFANUR

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA