Ombudsman Papua Barat

Ombudsman Akan Tindak Tegas Sekolah yang Lakukan Pungutan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat akan menindak tegas sekolah yang masih melakukan pungutan diluar peraturan sistem pendidikan nasional.

Asisten bidang Pengawasan Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Yunus Kaitman menyatakan selama tiga bulan terakhir, pihaknya menerima sejumlah aduan masyarakat terkait layanan pendidikan di daerah ini

“Tiga bulan terakhir ini, kami sedang fokus pada masalah pendidikan, khususnya transparansi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari,” kata Kaitman, Selasa (29/3/2016)

Menyikapi tindakan sekolah yang masih menerapkan pemberlakuan pungutan biaya tambahan yang dibebankan sekolah kepada peserta didik, Ombudsman telah meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan biaya tersebut.

Biaya tambahan itu, kata Kaitman, yakni, biaya pembangunan, biaya komite sekolah, dan biaya pengayaan. Biaya tersebut diterapkan oleh sekolah kepada orang tua siswa. Hal ini dinilai memberatkan bagi orang tua siswa.

“Sekolah yang sudah kami minta untuk membatasi pungutan biaya tambahan itu, SMP Negeri 03 Manokwari, SD Negeri 06 Sanggeng, SD Negeri 66 Taman Ria, SMP Negeri 21 Manokwari, SMP Negeri 11 Manokwari, SMA Negeri 02 Manokwari dan SMA Negeri 01 Manokwarin,”

Dia meminta pihak sekolah memaksimalkan pengelolaan dana BOS untuk membiayai seluruh kegiatan mengajar di sekolah. Sehingga bisa membatasi terjadinya pungutan biaya tambahan.

“Khusus biaya pengayaan, komite sekolah biaya pembangunan, dan biaya lainnya yang merupakan kebutuhan sekolah, dan masih bisa dibiayai oleh sekolah itu sebenarnya tidak perlu dipungut lagi, tetapi yang harus dilakukan adalah maksimalkan penggunaan dana BOS,” terang Kaitman.

Ia menekankan, bila terdapat kebutuhan sekolah terhadap pembiayaan sekolah, sekolah tidak boleh memaksakan pembebanan biaya-biaya dimaksud kepada peserta didik, sebab peruntukan dana BOS sepenuhnya menjadi hak setiap peserta didik untuk mendapatkan kemudahan layanan pendidikan.

“Jangan ada ancaman ataupun intimidasi dari pihak sekolah kepada peserta didik bila tidak membayar biaya yang ditetapkan, tidak naik kelas atau tidak boleh mengikuti ujian,” tegas Kaitman.

Kaitman menyatakan, sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik, ombudsman memiliki kewenangan melakukan terhadap pelanggaran administrasi dan pencegahan korupsi.

Merujuk pada tugas ombudsman, kata Kaitman, saat ini, pihaknya tengah meminta sekolah-sekolah yang dinilai melakukan pelanggaran administrasi tersebut untuk membatasi penerapan aturan sekolah tentang pungutan biaya tambahan dimaksud.

Dia berharap peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya layanan pendidikan di provinsi ini.

“Kami berharap, peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelanyan publik di daerah ini terus ditingkatkan, dengan begitu dapat membantu ombudsman dalam mengumpulkan informasi dan data tentang pelanggaran administrasi,” imbuh Kaitman. (ICL)

Tinggalkan Balasan