Aparat Polres Manokwari dan sejumlah pihak terkait bersama-sama menyingkirkan material pasir di depan kantor DPR Papua Barat kemarin.

Onggokan Material yang Memblokade Kantor DPRPB Disingkirkan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Puluhan aparat kepolisian Manokwari bersama perwakilan DPR Papua Barat dan stakeholder terkait kemarin memindahkan timbunan material berupa pasir dan tanah yang ditumpuk massa di depan kantor DPRPB. Material tersebut dionggok oleh massa yang menolak pelantikan Matheos Selano menjadi ketua DPR Papua Barat.

Wakil Ketua DPR Papua Barat Robert Manibuy mengatakan, timbunan pasir tersebut dipindahkan mengacu pada kesepakatan yang dicapai antar stakholder terkait dalam pertemuan Kamis lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri DPR Papua Barat, Forkompimda, tokoh adat dan aliansi masyarakat Papua Barat serta unsur mahasiswa termasuk perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat.

Robert mengatakan, timbunan tanah yang telah dipindahkan tersebut merupakan simbol bahwa legislator DPR Papua Barat termasuk para pegawai sekretariat bisa kembali bertugas.

Meski demikian ia menegaskan bahwa baliho dan bambu yang dipasang di pintu utama ruang sidang DPR Papua Barat tidak akan dilepas, sesuai hasil pertemuan Kamis lalu.

“Dengan dibukanya blokade (timbunan) ini, maka aktivitas dewan dan kesekretariatan sudah bisa berjalan normal kembali, tentunya diluar dari ruang sidang utama,” ujar Robert.

“Blokade ini akan dilakukan hingga menunggu hasil koordinasi Forkompimda dengan pihak-pihak terkait,” tambah dia mengacu pada baliho dan bambu yang dipasang dipintu utama ruang sidang.

Robert tidak menampik bahwa blokade kantor DPR PB yang sudah terjadi beberapa pekan terakhir cukup menganggu aktivitas para wakil rakyat.

Koordinator Aliansi Masyarakat Papua Barat Napoleon Fakdawer ditempat yang sama mengapresiasi dibukanya blokada tersebut. Ia juga mengapresiasi Polres Manokwari yang memfasilitasi diskusi soal ketua DPRPB Kamis lalu.

Sementara itu meski timbunan pasir telah dipindahkan, namun aktivitas kantor DPR Papua Barat, sesuai pengamatan lapangan, belum berjalan efektif. Masih banyak legislator maupun pegawai sekretariat yang belum berkantor.

Pekan lalu, gerbang kantor DPR Papua Barat juga diblokade memakai spanduk dan sejumlah tulisan yang dibentangkan dipagar kantor. Blokade akhirnya dibuka melalui prosesi adat meski akhirnya diblokade kembali dengan timbunan pasir. | RASYID FATAHUDIN