Pengusaha tempat hiburan malam (THM) karaoke di Manokwari dikumpulkan Pemerintah Kabupaten Manokwari, di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Senin (18/9), pasca kecaman publik atas kasus penggunaan seragam sekolah di sebuah tempat karaoke di Manokwari baru-baru ini.

Operasi THM sering bocor, Pemkab takkan libatkan Polri

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Bupati Kabupaten Manokwari Demas Paulus Mandacan, Senin (18/9), mengumpulkan pengusaha tempat hiburan malam (THM) karaoke, yang beroperasi di Manokwari, di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari.

Para pengusaha tersebut dikumpulkan sebagai respon Demas terhadap sorotan publik menyusul penggunaan seragam sekolah oleh ladies Karaoke Double Qyu yang dilaporkan ke Polda Papua Barat dan mengundang kecaman publik.

Dihadapan para pengusaha karaoke, Demas menyatakan, dirinya bingung setoran THM karaoke di Manokwari lebih banyak ke polisi dari pada masuk ke kas daerah sebagai pajak.

“Saya ini bingung, pengusaha karoke bayar ke keamanan kah bayar ke Pemda? Ternyata pengusaha karaoke membayar ke keamanan lebih besar dari pada bayar ke Pemda (pajak daerah). Macam terbalik sekali. Kalau begitu saya cabut izin (operasional) saja,” kata Demas.

Demas dalam pertemuan pertama dengan para pengusaha karaoke sejak ia menjabat ini, kemudian bertanya kepada pengusaha karaoke. “Itu betul to?” yang serentak dibenarkan seluruh pengusaha karoake yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Demas lalu menegaskan kepada para pengusaha THM karaoke bahwa perlu ada keseimbangan pembayaran pajak dan serta izin-izin usaha tempat hiburan malam. “Harus seimbanglah, kita kan mau membangun daerah juga. Kalau keamanan paling dorang jaga orang-orang itu saja,” ujar Demas.

Selain itu Demas mengingatkan bahwa dirinya sudah pernah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) minuman beralkohol alias minuman keras (Miras) di tempat-tempat karaoke di Manokwari. Hasil Sidak dirinya itu berhasil menemukan Miras di tempat karaoke. Namun ketika melibatkan kepolisian (Polri), ia mengaku malah tidak menemukan Miras.

“Saya kasih tahu, saya jalan (Sidak) tidak akan (lagi) dengan polisi. Saya pernah coba Sidak dengan polisi (tapi) Miras semua hilang. Begitu saya sendiri, dapat minuman (keras) di tempat karaoke. Jadi sekarang saya tidak pakai polisi kalau Sidak,” tegas Demas.

Menurut Demas, jika dia menggandeng polisi melakukan sidak Miras di tempat karaoke, informasi diduga bocor sehingga hasil Sidak tidak menemukan Miras. Para pengusaha lebih dulu mendapat bocoran rencana Sidak sehingga mereka mengamankan Miras sebelum tim tiba di lokasi.

Demas mengaku sedang menyiapkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan Sidak yang akan ia pimpin.

Satpol PP akan diseleksi dari mereka yang diketahui tidak menkonsumsi Miras, untuk mengantisipasi bocornya informasi atau main mata saat bertugas mengawasi Miras di lapangan.

Sementara itu Kapolres Manokwari AKBP. Cristian Rony Putra yang dikonfirmasi Cahaya Papua terkait pernyataan Bupati Demas, menyebut pihaknya tidak pernah menerima apapun, terutama uang dari pengusaha karaoke. Dia bahkan meminta memperjelas oknum polisi yang dimaksud.

“Saya tidak pernah menerima sesuatu dari pengusaha karaoke. Coba ditanya lagi pihak keamanan yang mana?” ujar Kapolres AKBP. Cristian Rony Putra berkelit saat dikonfirmasi, Senin (18/9) malam.

Kapolres menyebut dirinya tidak mau berpolemik dan tidak ingin dibenturkan dengan Bupati terkait hal ini. Selain itu Rony juga meminta agar ditanyakan kembali ke pengusaha karaoke.

Rony mengaku siap dipertemukan dengan pengusaha karaoke sebab dirinya menegaskan tidak pernah menerima apapun dari pengusaha karaoke. (mar)

Tinggalkan Balasan