HUTAN ADAT. Warga kampung Demaisi, Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak, Yohan Ullo beristirahat pada sebuah kayu yang telah ditebang sambil menjaga anak dan keponakan di kebun. Warga setempat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara tradisional dan lestari lewat prinsip “Ighya Ser Hanjob” atau berdiri menjaga batas. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah menerbitkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang mengakui hutan adat |Foto/Narasi: CAHAYA PAPUA/Duma Sanda

Otsus Plus Bisa Jadi Pintu Masuk Pengakuan Hutan Adat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Keputusan Mahkamah Konstisusi nomor 35/2012 tentang pengakuan negara terhadap hutan adat di Indonesia menurut Dinas Kehutanan Papua Barat belum bisa diterapkan di Papua Barat.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kehutanan untuk mengimplementasikan keputusan tersebut di daerah.

“Kita pernah menanyakan peraturan turunan dari keputusan MK itu dalam beberapa kali pertemuan di pusat. Kemenhut masih merumuskan aturan turunannya,” kata Hendrik Runaweri di kantor Gubernur Papua Barat, kemarin.

Hendrik berharap pengakuan kawasan hutan adat secepatnya direalisasikan melalui UU Otsus Plus —-yang saat ini sedang digodok, tapi ditunda pengesahannya oleh DPR RI periode 2009-2014. Menurut dia, UU Otsus Plus merupakan salah satu pintu masuk untuk mempercepat pengakuan kawasan hutan adat.

Ketika ditanya apakah mungkin daerah bisa berinisiatif meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pengakuan hutan adat di Papua Barat, Hendrik mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan karena menurut dia belum ada aturan turunan pasca putusan MK. Sejauh ini, tambah dia, kepemilikan hutan mengacu pada hutan negara atau tanah hak yang bersertifikat.

Meski demikian Hendrik menegaskan, selama ini masyarakat adat di daerah tetap diakui dalam pengelolaan hutan misalnya seperti izin IPKMA. Ia mencontohkan jika ada keperluan tertentu untuk perkebunan sawit atau sagu pada maka pembeli akan membayar pajak maka dan wajib melakukan pengukuran.

“Tapi untuk soal pembagian atau pemetaan hutan adat belum ada. Mudah-mudahan pemerintahan baru dan penetapan Otsus Plus hutan masyarakat adat ini bisa diakui,” katanya.

Sebelumnya Direktur Yayasan Paradisea Esau Yaung meminta Pemda segera memetakan hutan adat dengan melibatkan masyarakat adat dan menerbitkan peraturan atas keberadaan hutan adat di Papua Barat.

Pengakuan pemerintah terhadap hutan adat merupakan kewajiban pasca keluarnya putusan MK yang diajukan masyarakat sipil dalam kaitannya dengan UU Dasar dan UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999.

“Putusan MK 35 tahun 2012 secara legal menjadi perevisi klaim sepihak pemerintah sekaligus merupakan upaya pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat,” kata Esau Yaung belum lama ini.

Pemerintah daerah yang memberikan respon positif terhadap putusan MK dan mengeluarkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah untuk menindaklanjuti putusan MK seperti di kabupaten Morowali, Luwu Utara, Merangin dan  Kerinci.

Di Papua, menurut dia, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diakui, dilindungi dan dihormati sesuai UU 21/2001. |DINARIANTI

 

Editor : Duma Sanda

Tinggalkan Balasan