Logo Gapensi. | Ist

Paket 500 Juta Tanpa Lelang Ditentang GAPENSI Manokwari

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Ketua DPC Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Manokwari, Yakob Yenu mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2012 diskriminatif terhadap pengusaha asli Papua.

Pasalnya, aturan tersebut hanya mengakomodir pengusaha lokal asli Papua dapat paket pekerjaan maksimal Rp 500 juta yang diperoleh tanpa melalui mekanisme pelelangan.

“Aturan ini perlu ditinjau ulang, karena diskriminasi terhadap pengusaha asli. Harusnya nilai proyek itu bisa mencapai 1 miliar. Mengapa pemerintah melelangkan proyek dengan nilai puluhan miliar – yang justru diambil oleh pengusaha dari seberang,” kata Yakob, Jumat (30/1/2015).

Menurut Yakob, pelaksanaan Perpres tersebut di Provinsi Papua Barat dan khususnya di Kabupaten Manokwari belum maksimal. Selain ketidaktahuan pimpinan SKPD, ada juga yang cenderung memberikan paket pekerjaan sesuai selera dan condong diberikan kepada keluarga.

“Pola seperti ini harus dikesampingkan. Jika tidak pengusaha yang demikian justru ikut menyempurnakan kegagalan pemerintah di Tanah Papua. Harus diprioritaskan kepada pengusaha asli yang benar-benar memiliki kredibilitas tinggi untuk menjadi agen perubahan,” ungkapnya.

Disamping itu, paket pekerjaan sistim keluarga seperti itu, ujar Yakob kebanyakan bermain proyek fiktif. Diperlukan perubahan kebijakan di 2015, sehingga pengusaha yang demikian tidak banyak memberikan kontribusi kepada para kepala SKPD.

Dalam perspektifnya, Yakob mengungkapkan salah satu perubahan  itu bisa dilakukan dengan menyediakan pos anggaran yang bertujuan untuk pembinaan bagi pengusaha asli Papua yang terhimpun diberbagai asosiasi.

“Sudah saatnya pemerintah daerah dan DPR Papua Barat merumuskan aturan untuk menyediakan pos anggaran tersebut. Ini menjadi kewajiban pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM pengusaha asli Papua,” ujarnya lagi.

Yakob juga mengkritisi masih adanya sikap SKPD di lingkup Pemprov Papua Barat yang kurang transparan menyampaikan informasi pelelangan paket pekerjaan. Proses sudah selesai baru diumumkan, sehingga terjadi miskomunikasi.

“Kami sejauh ini masih terus mengimbau dengan cara-cara yang humanis dan lebih elegan. Pemerintah harus terus berusaha memperbaiki pola kerja yang salah yang membuat malu para pengambil keputusan di daerah ini,” tandasnya. |CR73

Tinggalkan Balasan