Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan

Pakta Integritas Para Pengurus Barang Diteken Bupati

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Sejak dipercaya oleh masyarakat menjadi Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan mengungkapkan komitmennya untuk memperbaiki pengelolaan dan penatausahaan aset Pemerintah Manokwari yang masih belum baik.  

Hal ini disampaikan Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan dalam pembukaan pelatihan penatausahaan barang milik Daerah Manokwari, Senin (20/3/2017) yang diikuti oleh seluruh SKPD di lingkup Pemda Manokwari.

Kata Demas, salah satu temuan yang ada pada laporan hasil pemeriksaan BPR RI Perwakilan Papua Barat tahun 2015 menyatakan pengelolaan aset tetap pemerintah Manokwari belum memadai dan penyajian saldo aset tetap yang tidak diyakini kewajarannya oleh tim pemeriksa angkanya masih cukup besar.

“Hal ini menunjukan bahwa kondisi penataan aset tetap kita masih belum tertib dan memadai,” ungkap bupati.

Dengan demikian, Pemerintah Manokwari masih mempunyai pekerjaan rumah yang berat untuk memperbaiki penatausahaan barang miliki daerah sesuai rekomendasi BPK Papua Barat.

“Kegiatan pelatihan penatausahaan barang milik daerah ini merupakan bukti bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan transparan,”terang bupati.

Upaya ini, menurut dia, dilakukan untuk mewujudkan laporan keuangan yang baik dan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dari BPR RI.

Selain memberikan apresiasi kepada kepala SKPD yang telah bekerja keras untuk meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, bupati juga mengingatkan para kepala SKPD yang sampai saat ini belum optimal dalam pengelolaan barang milik daerah untuk segera meningkatkan pembinaannya.

Kepala SKPD sebagai pengguna barang, kata bupati, berkewajiban menyusun rencana penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggara tugas pokok dan fungsi SKPD serta berkewajiban melaksanakan pengamanan terhadap barang tersebut.

“Pengguna barang dibantu oleh pengurus barang yang bertanggung jawab mencatat dan melaporkan batang yang ada dalam penguasaannya kepada pengguna barang. Dengan demikian pengurus barang harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ucap bupati.

Bupati melanjutkan, hal inilah yang mendasari diadakan pelatihan tersebut untuk membekali pengurus barang agar mampu mengelola dan menatausahakan barang milik daerah di SKPD masing-masing dengan baik dan benar.

“Pada kesemaptan ini saya akan melakukan penandatangan pakta integritas para pengurus barang untuk bekerja sama dengan sungguh-sungguh dan siap menerima sanksi apabila tidak bekerja dengan baik sesuai tugas dan kewajibannya,” tandas bupati, seraya menambahkan akan memantau kinerja para pengurus barang dalam mengelola dan menatausahkan barang milik daerah di SKPD masing-masing. (ACS)

Tinggalkan Balasan