Kantor Kesbangpol Papua Barat ditempeli protes solidaritas kelompok peduli Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Jumat kemarin. Pansel MRP-PB diminta mengumumkan hasil seleksi anggota MRP-PB ke publik.

Pansel MRP-PB diminta umumkan hasil penilaian ke publik

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Solidaritas yang mengklaim diri sebagai kelompok peduli Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat melakukan aksi di depan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Jumat (25/8).

Aksi tersebut menyertakan spanduk yang isinya meminta Kesbangpol Papua Barat meninjau kembali nilai hasil seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi MRPB beberapa waktu lalu.

Massa juga meminta Kesbangpol agar memanggil Pansel untuk menjelaskan tentang nilai yang diperoleh peserta pada saat seleksi. Mereka juga meminta gubernur agar membubarkan Pansel serta menolak dengan tegas hasil seleksi dalam surat keputusan Nomor 28 Tahun 2017 yang diserahkan Pansel kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Koordinator aksi Alosyus Siep mengatakan mereka melakukan aksi ini untuk meminta Pansel mengungkap apa yang mereka sebut sebagai ‘kebenaran’ seleksi kepada publik. Mereka meminta hasil tahapan seleksi diumumkan.

“Pansel harus transparan sehingga semua pihak merasa puas meski kalah dan merasa terhormat, begitu juga menang juga merasa terhormat,” kata Alosius.

Mantan Presma UNIPA ini meminta agar Kesbangpol membuka diri menemui mereka  membicarakan masalah hasil MRP PB. Langkah ini menurut mereka untuk menepis anggapan Pansel dikemudian hari dapat dinilai tak transparan.

“Kami telah mengirim data yang kami miliki kepada Dirjen Otda Kemendagri dan syukur aksi ini direspon baik oleh pihak Kesbangpol yang bersedia menemui kami, meski harapan kami ingin menemui Pansel.” kata Alosius.

Solidaritas tersebut mengancam akan membuat aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika aspirasi mereka tidak mendapat respon dari pengambil kebijakan.

Selain orasi, massa melalui perwakilan menyerahkan pernyataan sikap kepada Kesbangpol. Pernyataan sikap ini juga akan diserahkan kepada Gubernur Papua Barat. (mar)

Tinggalkan Balasan