Aksi demo damai tolak keputusan Pansel MRPB di Kabupaten Manokwari Selatan, Senin (28/8). Pendemo menyatakan menolak hasil seleksi karena mengklaim tak mewakili utusan enam distrik dari kabupaten tersebut.

Pansel MRPB klarifikasi tudingan miring sejumlah pihak

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengklarifikasi tudingan miring sejumlah pihak terkait proses seleksi yang disebut sarat dengan kecurangan dan terkesan memihak.

Ketua Pansel MRPB Obeth Ayok di Manokwari, Senin (28/8), mengatakan, pihaknya selama ini melakukan tugas menyeleksi calon anggota MRPB sesuai tahapan, serta menghindari manipulasi dan praktek nepotisme, seperti yang dituding sejumlah pihak belakangan ini.

“Proses seleksi kita lakukan sudah sesuai prosedur dan sistematis. Kita menghindari nepotisme, bahkan ada keluarga saya (keponakan, red) anak kepala suku besar turunan Baren tidak lolos karena tak memenuhi kriteria,” beber Obeth Ayok.

Menurut Obet, hal tersebut ini menunjukan keseriusan Pansel bekerja merekrut calon anggota MRPB periode 2017/2022 agar hasil seleksi ini betul-betul teruji, dan menghindari tudingan masyarakat kepada MRPB, seperti yang sebelumnya hanya datang duduk diam dan duit.

“Kita tidak mau stigma masyarakat kepada MRPB periode ini negatif. Kita ingin kerinduan masyarakat tentang anggota MRPB ini betul-betul terwujud dengan hasil yang nanti diumumkan,” ujarnya.

Obet juga menyoroti sejumlah elemen masyarakat di Manokwari Selatan yang menggelar aksi di kantor DPRD setempat terkait hasil seleksi ini. Dia mengaku heran mengapa panitia seleksi dan Kesbangpol disana masa bodoh terhadap hal ini.

“Panitia Seleksi di Mansel kan sudah berikan anggaran sekitar Rp287 juta untuk melaksanakan rekrutmen di Mansel, namun mereka kok masa bodoh dengan hal ini. Saya minta masyarakat Mansel harus mengerti,” ujarnya.

Pansel anggota MRPB Obet Ayok (kiri) dan Filep Wamafma.

Sementara juru bicara Pansel Filep Wamafma mengatakan, dalam proses seleksi sudah pasti akan ada calon yang gugur yang lolos. Dia menegaskan dalam seleksi, 42 kursi direbut 5 peserta sehingga sudah pasti ada yang gugur.

Dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin penilaian seleksi disampaikan Pansel kepada publik, seperti hasil pemeriksaan kesehatan. “Kita tidak mungkin umumkan si A atau si B gugur kesehatan di jantung atau gula. Itukan tidak mungkin, jadi kita langsung saja tidak luluskan,” kata Filep memberi contoh.

Dikatakan, seleksi yang dilakukan seperti uji makalah dan psikologi calon anggota MRPB merupakan privasi individu dalam setiap item tes yang selama ini diterapkan oleh Pansel.

Filep juga membantah tudingan praktek sogok menyogok dalam proses seleksi MRPB. Dia bahkan menantang para peserta yang tak lolos dan mengajukan protes, melapor ke pihak berwajib jika mereka memiliki bukti.

“Pansel tidak pernah menerima satu rupiah pun dari peserta, bahkan kami ditawarin oleh peserta sebenarnya tapi kami menolak dengan tegas. Jadi kalau ada bukti soal suap silahkan diadukan. Jangan umbar di publik, sebab kami punya status sosial dalam keluarga maupun masyarakat,” tegasnya.

Soal kelebihan dua kursi dalam Perdasi disebutkan menggunakan data penduduk, hal ini menurut Filep merupakan kelemahan Perdasi, sebab Pansel tidak bisa menggunakan data penduduk sebagai acuan sebab alokasi kursi itu kaitannya dengan pemilihan umum.

“Yang kita bicara adalah orang asli Papua, jadi tidak mungkin mayoritas penduduk Kota Sorong itu semuanya OAP, sehingga Pansel tidak bisa menggunakan pendekatan jumlah penduduk. Kita gunakan asas keseimbangan dengan mengambil dari Maybrat dan Raja Ampat yang kekurangan kursi perempuan,” Filep menjelaskan. (mar)

Tinggalkan Balasan