Ketua Pansus DPRD Teluk Bintuni, Romilus Tatuta.

Pansus DPRD Bintuni terima laporan dugaan kampung fiktif

BINTUNI, Cahayapapua.com— Panitia khusus (Pansus) DPRD Teluk Bintuni yang mengurusi persiapan pendefinitifan kampung, menerima laporan ada kampung fiktif.

Ketua Pansus, Romilus Tatuta, pekan lalu mengungkapkan bahwa ada laporan dari masyarakat yang masuk ke pihaknya bahwa ada kampung fiktif di distrik -distrik yang ada di wilayah pesisir.

“Kami sudah lihat langsung, kemudian mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa kampung itu fiktif ada yang fiktif. Laporan yang masuk ada sekitar 3 atau 4 kampung fiktif yang ada dari empat distrik, Distrik Babo ada yang fiktif, Distrik Kuri ada yang fiktif, Distrik Wamesa ada yang fiktif, itu baru di pesisir sebelah selatan, belum pesisir sebelah barat, belum lagi wilayah pegunungan,” kata Romilus Tatuta.

Politisi partai nasional demokrat (Nasdem) ini mengharapakan kepada masyarakat agar menerima jika kampungnya tidak bisa didefinitifkan karena belum memenuhi syarat. Dia juga meminta masyarakat jangan memaksa kehendak untuk membentuk kampung pemekaran.

Untuk melegalitaskan 145 kampung pemekaran yang dimekarkan dengan peraturan bupati (Perbup) sejak kepemimpinan kepala daerah yang lama, Pansus akan turun mengecek langsung setiap kampung bersama tim dari pemerintah daerah. Namun sebelumnya pihaknya meminta pemda menyiapkan data kampung sebagai dasar untuk turun ke lapangan.

“Kami sudah berkoordinasi ke provinsi, tapi kami hanya meminta syarat -syarat untuk memekarkan kampung, karena sudah berubah undang -undangnya. Kampung -kampung yang lalu dimekarkan menggunakan UU 32. Tahun 2013, kemudian ada perubahan perundangan bperundangan dan permendagri, sehingga ada banyak perubahan,” katanya.

Dia mengatakan sebagai lembaga fungsi pengawasan pihaknya akan mendampingi tim dari pemda turun untuk membuktikan fakta lapangan benar tidaknya ada kampungnya, masyarakat, dan aktifitas pembangunannya.

“Jangan sampai kampung yang sudah diusulkan itu fiktif, itu yang sangat perlu diperhatikan. Bahwa sudah ada rujukan undang -undang jangan paksakan jika tidak memenuhi syarat menjadi kampung, karena ada kaitannya dengan pembiayaan dana kampung,” katanya.

Menurut dia, jika nanti kampung pemekaran atau persiapan yang berjumlah 145 itu sudah didefinitfkan maka ada hak -hak untuk mendapat dana kampung baik dari Dana Desa (DD) dari pusat, dana Otsus dari provinsi, maupaun Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD. (art)

Leave a Reply

%d bloggers like this: