Sekretariat DPR Papua Barat

Pansus Klaim Tatib DPRPB Sudah Tak Bermasalah

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Setelah dilakukan penyesuaian menyusul perbaikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Selasa (15/9/2015) kembali menetapkan peraturan tata tertib DPR Papua Barat.

Ketua Panitia khusus (Pansus) Tatib DPRPB, Ortis Fernando Sagrim menyebut, setelah melalui proses penyesuaian, kini tidak lagi ada persoalan menyangkut pasal yang diperdebatkan dalam tata tertib itu. Setelah ditetapkan, Draft Tatib ini akan dibawa kembali ke Jakarta, untuk mendapat pengesahan dari pemerintah pusat.

“Apapun isi Tatib yang berubah, kita sepakat menghargai hasil yang keluar dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Ortis.
Ortis menyebut, meski pemerintah pusat belum melakukan pengesahan, namun Tatib ini sudah dapat diimplementasikan.

Sinkronisasi Tatib ini terkait pembobotan yang disampaikan 11 anggota DPR jalur pengangkatan. Pembobotan tatib merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Sinkronisasi yang dilakukan terkait jumlah anggota. Bagaimanapun, Tatib ini akan dilaksanakan oleh 56 orang anggota. Bukan hanya 11 atau 45 anggota,” ujar dia.
Menurutnya, Tatib yang telah ditetapkan ini membuat jumlah fraksi di DPRPB sebanyak delapan. “Tetapi, kita belum tahu hasil legal drafting. Apakah berubah atau tidak, komisi tetap empat karena, kita mengacu pada UU MD3 dan PP nomor 16 tahun 2010,” bebernya.

Wakil Ketua III DPRPB, Ranley Mansawan mengatakan, tatib telah ditetapkan menjadi peraturan yang menjadi acuan bagi 56 anggota DPRPB. Namun, tatib ini masih harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi itu dilakukan menyamngkut kewenangan ketua dan jumlah komisi serta fraksi.

“Ini menjadi catatan penting yang harus dikonsultasikan. Ada empat komisi dan delapan fraksi. Apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri wajib hukumnya dipatuhi oleh seluruh anggota dewan,” tuturnya Ranley.

Menurutnya Tatib merupakan produk hukum yang siap dipakai. Diakui, pembahasan tatib alot hingga lebih dari 6 bulan serta diwarnai perdebatan-perdebatan dikalangan anggota DPR. | RASYID FATAHUDIN