Ilustrasi. | Kompasiana

Panwaslu: 2 Miliar Tak Cukup untuk Awasi Pilkada

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Manokwari pesimistis anggaran Rp. 2 miliar yang dialokasikan Pemda Manokwari bisa optimal untuk membiayai pengawasan Pilkada.

Ketua Panwaslu Manokwari, Nikodemus Rawar mengatakan, dana 2 miliar tidak cukup untuk melaksanakan pengawasan Pilkada. Bahkan dana tersebut tidak akan mampu untuk menutupi honorium petugas pengawas.

Nikodemus menjelaskan, dalam pengawasan Pilkada nanti, Panwaslu akan melibatkan 600 orang dari ringkat kabupaten, distrik, kampung atau kelurahan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Di Panwaslu Kabupaten 3 orang, 2 anggota dan 1 ketua. Panwaslu tingkat distrik juga sama, di Manokwari ada 9 distrik. Belum lagi kepala sekretariat dan staf lain dari Panwaslu Kabupaten hingga Panwaslu distrik,” kata Nikodemus kepada Cahaya Papua, Minggu, (10/5/2015).

Selain itu lanjut Nikodemus, ditingkat distrik dan kampung Panwaslu pun harus melibatkan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) serta pengawas ditingkat TPS. “Pengawas TPS kita butuh 400 orang. Jumlah ini kita sesuaikan dengan jumlah TPS di Manokwari. Satu orang untuk satu TPS,” imbuhnya.

Ia mengatakan jika Pemda memaksakan anggaran 2 miliar untuk Panwaslu, pengawasan Pilkada tahun ini menurutnya tidak akan berjalan maksimal. Sebab, anggaran itu tak dapat mengakomodir tugas-tugas lain yang harus dilaksanakan Panwaslu, antara lain bimbingan teknis bagi petugas pengawas, sosialisasi serta kegiatan lain yang dibutuhkan Panwaslu.

Nikodemus berharap, Pemkab mempertimbangkan secara baik sebelum mengucurkan dana itu, agar pengawasan Pilkada berjalan maksimal. Panwaslu ingin Pemkab berfikir secara proporsional dalam menetapkan anggaran bagi Panwaslu.

“Jangan anggap Panwaslu itu seperti kotak hitam pesawat yang dibutuhkan saat pesawat mengalami kecelakaan,” tegasnya, secara berharap, keputusan mengalokasikan Rp. 2 miliar kepada Panswaslu belum merupakan keputusan final Pemkab.

Panwaslu lanjut Nikodemus terus mengawal perkembangan terkait sikap Pemkab terhadap penyediaan anggaran Pilkada ini.

Secara terpisah warga Manokwari berharap para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Manokwari menyelesaikan persoalan anggaran Pilkada dengan baik dan tepat.

Pengajar Kewarganegaraan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sirajudin SH mengatakan, penyelesaian anggaran Pilkada akan memberikan keleluasaan bagi pihak terkait untuk mensukseskan Pilkada.

“Dengan begitu kita tidak melulu tertumpu pada persoalan Pilkada, tapi juga memikirkan masalah lain yang terkait dengan pelayanan masyarakat,” kata Sirajudin. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan