Rapat koordinasi peningkatan akses UMKM kepada bank dan lembaga keuangan di Manokwari.

Papua Barat Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Untuk meningkatkan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, mendorong pembangunan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Perekonomian menggelar rapat koordinasi peningkatan akses UMKM kepada bank dan lembaga keuangan.

Dalam rakor tersebut dilakukan pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) atau Jamkrida Papua Barat.

Kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD tahun anggaran 2015 ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan akses para pelaku usaha, memberikan jasa penjamin kredit kepada koperasi dan UMKM serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Kegiatan ini dihadiri staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Pemprov Papua Barat Edward Padwa, Kepala Biro Perekonomian Piet Sayuri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Henri N. Tanor, perwakilan kepala cabang bank di Manokwari serta menghadirkan tiga narasumber dari Jakarta yaitu perwakilan BI Pusat, Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjamin Kredit Kementerian Koperasi UKM RI, Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Sektor Riel Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, serta diikuti 40 peserta dari instansi terkait dan tamu undangan.

Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Pemprov Papua Barat Edward Padwa yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi mengatakan, pemprov sangat mengapresiasi dukungan BI untuk mempercepat implementasi pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di Provinsi Papua Barat.

Data BI per akhir 2014 menunjukan total jumlah pelaku UMKM mencapai 54,20 juta unit usaha. Tapi hanya (10,69 juta (19,1 persen) yang mendapat akses kepada perbankan.

“Kami Pemprov Papua Barat sampai saat ini telah melakukan tahapan pembentukan PPKD, karena mengingat PPKD sangat penting dalam menghasilkan Multiplier (Financial Inclution) melalui pembiayaan UNKM, serta perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang bisa mengupayakan pengentasan kemiskinan,” katanya.

Lanjut Padwa menyampaikan, gubernur berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan manfaat yang nyata. Terutama teridentifikasinya kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam membentuk PPKD.

Diharapkan juga kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan solusi yang konkrit untuk akselarasi pembentukan PPKD Provinsi Papua Barat dan kerjasama antar SKPD.

Sementara Kepala Biro Perekonomian Piet Sayuri dalam rilisnya mengatakan, dalam arahan gubernur ada beberapa hal penting yang ditekankan, yaitu kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan memperhatikan Perpres 2 tahun 2008 dalam pemberdayaan UMKM di Papua Barat, perlu dukungan sepenuhnya dari SKPD provinsi dan kabupaten/kota. PPKD Papua Barat direncanakan lounching pada akhir tahun 2015.

Dalam rakor ini Pemprov Papua Barat juga melakukan penandatanganan MoU dengan Bank Indonesia terkait kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kantor perwakilan BI Papua Barat dan Pemprov Papua Barat.

Selanjutnya,  seluruh bank di Manokwari dan perusahaan penjaminan Indonesia (Jamkrindo) cabang Manokwari juga melakukan hal sama. |DINA RIANTI

 

Tinggalkan Balasan