Ilustrasi. Foto: CAHAYAPAPUA/dok

Papua Barat Bisa Gelar Pilkada Langsung

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, berpendapat bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat kedepan dapat dilaksanakan secara langsung, meski UU Pilkada yang berlaku sejauh ini menetapkan bahwa Pilkada dilaksanakan lewat DPRD.

Pendasarannya, kata alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari ini adalah, putusan mahkamah konstitusi beberapa tahun silam atas gugatan judicial review terhadap salah satu pasal dalam Undang-undang 21 tahun 2001.

Gugatan itu menyasar mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam UU Otsus Papua yang menyebut bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan lewat DPRD (Kini DPRPB dan DPRP). Pada akhirnya putusan MK menegaskan bahwa Pilgub di Papua Barat dilaksanakan secara langsung.

“Dalam kaitannya dengan Pilgub Papua Barat kedepan, pada dasarnya kita punya yurisprudensi sebagai dasar hukum yakni putusan MK itu,” kata Filep, Rabu (22/10) kepada CAHAYAPAPUA.com di Jalan Trikora, Wosi, Manokwari.

Meski demikian perdebatan hukum soal ini bisa saja terus belangsung, terlebih ini akan menyangkut tarik menarik kepentingan politik. Itu sebabnya, Filep menyarankan agar pemerintah Provinsi dan DPR Papua Barat segera merevisi pasal dalam UU Otsus yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah itu.

“Menurut kami ini penting agar tak ada lagi tarik-menarik pada Pilgub¬† 2017 mendatang soal apakah pemilihan dilakukan oleh DPRD atau langsung oleh rakyat,” sarannya.

Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat juga disarankan segera berfikir untuk merumuskan mekanisme pemilihan bupati dan walikota di Papua Barat. Sebab, mekanisme pemilihan bupati dan walikota tidak tercantum dalam UU Otsus maupun putusan MK tersebut.

Jika itu dilakukan maka hasil kajian MRP itu bisa mendorong lahirnya sebuah produk hukum khusus berupa Perdasus mengenai mekanisme pemilihan bupati/wakil Bupati dan wali kota/wakil wali kota.

“Prinsipnya KPU siap mengakomodir kepentingan rakyat Papua, tetapi hal itu mesti diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak ada yang bilang bahwa KPU bekerja tidak berdasarkan aturan,” tandasnya.|TOYIBAN

Editor: Patrix B. Tandirerung

Tinggalkan Balasan