ilustrasi_dana_otsus

Papua Barat Nilai Pembagian Dana Otsus Tidak Adil

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, Abia Ullu, menilai pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian dana otonomi khusus.

Meski mendapat alokasi dana yang setara dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yakni sebesar 7 triliun rupiah, namun menurutnya, ‘jatah’ tersebut tidak proporsional sebab di Tanah Papua, anggaran sebesar itu masih dibagi oleh dua provinsi. Masing-masing 70 persen untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat.

Jumlah alokasi dana Otsus untuk Aceh, Papua dan Papua Barat itu didasarkan pada UU Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Karena dinilai tidak adil, Abia mengatakan, Pemprov Papua Barat akan mendorong agar hal ini menjadi perhatian DPR RI.

“Anggota DPR RI Perwakilan Papua dan Papua Barat sedang berjuang supaya 3 provinsi ini mendapat perlakuan sama. Kenapa Aceh lebih besar daripada Papua dan Papau Barat?” tukasnya saat ditemui Cahaya Papua di Pelataran Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari.

Selain proporsi anggaran yang tidak adil, menurut Abia, pembagian dana Otsus tidak ideal jika hanya mempertimbangkan jumlah penduduk. Luas wilayah, topografi dan tingkat kesulitan menjangkau daerah juga mestinya menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian dana Otsus untuk Tanah Papua.

“Alam di Papua dan Papua Barat sangat sulit ditembus baik lewat darat, laut maupun udara. Masuk susah dan keluar susah,” ucapnya. |DINA RIANTI | EDITOR : PATRIX B.TANDIRERUNG