Salah satu SPBU di Kota Manokwari. Layanan jasa dan dunia usia di kota ini terus berkembang. Provinsi Papua Barat mulai menerapkan sistem perijinan terpadu satu pintu. Foto: CAHAYA PAPUA/dok

Papua Barat Terapkan Layanan 1 Pintu untuk Perijinan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Papua Barat secara resmi mulai menerapkan layanan satu pintu dalam urusan investasi. Sistem layanan ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Papua Barat yang diteken satu pekan lalu.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat (BPM2PT) Decky Rumbiak, Rabu (22/10), mengatakan, dengan keluarnya Pergub, maka secara otomatis seluruh pengurusan ijin-ijin investasi di daerah ini harus dilakukan melalui BPM2PT. “Wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan juga melalui BPM2PT,” kata Decky.

Dengan demikian, perizinan yang tadinya diurus melalui SKPD sudah tidak bisa dilanjutkan. Sementara para pegawai yang bertugas mengurus perizinan dan non perizinan usah di sejumlah SKPD akan ditarik untuk bekerja di BPM2PT.

Sistem ini melayani perizinan usaha berskala kecil, sedang maupun dengan nilai dan skala investasi yang besar. BPM2PT berwenang melayani izin investasi antar kabupaten dan izin investasi yang nilainya diatas 10 miliar rupiah. Sementara izin investasi yang nilainya dibawah 10 miliar menjadi kewenangan kabupaten.

Staf BPM2PT akan ditopang oleh pegawai di SKPD teknis yang selama ini mengurus dan memproses perizinan. “SK pengangkatan mereka sementara dalam proses,” katanya.

Badan juga sudah menyiapkan SK Gubernur sebagai dasar pemberian Insentif bagi para pegawai SKPD yang diangkat untuk merangsang mereka bekerja lebih baik. Insentif ini berkisar 300 ribu/orang/bulan.

Dengan dikeluarkannya Pergub ini maka SKPD lain tidak boleh lagi mengeluarkan izin investasi melainkan diarahkan ke BPM2PT.  | DINA RIANTI

Editor: Duma Sanda

Tinggalkan Balasan