Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat, Laurentius Ren ell (tenga costum hitam PDI-P) bersama salah satu bakal calon gubernur Papua Barat di sekretariat DPD PDI Perjuangan.|Foto : Rasyid Fatahuddin|Cahaya Papua.

PDI-P : Parpol Juga Harus Bisa Recall Kepala Daerah

MANOKWARI, Cahayapapua.comPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan dibutuhkan aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik soal kewenangan memberikan sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Wacana itu dikemukakan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat, Laurentius Ren ell secara terpisah kepada sejumlah bakal calon gubernur saat mendaftarkan diri, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, kewenangan tersebut perlu dipikirkan dalam revisi Undang-Undang. Ren ell berujar, inilah suatu ketidakadilan di dalam sistim yang perlu ditinjau kembali.

“Ketika kepala daerah yang diusung menang, lalu visi-misinya tidak sejalan lagi. Partai ditinggalkan, partai tidak punya kewenangan me-recallnya. Beda dengan anggota dewan yang bisa direcall ketika tidak mematuhi aturan partai,” kata Ren ell.

Desakan ini merujuk pengalaman dalam pelaksanaan pilkada. Dimana, partai politik hanya dijadikan sebagai alat atau kendaraan politik bagi pasangan calon kepala daerah-wakil daerah.

Sekaitan dengan itu, pascaterpilihnya pasangan calon komunikasi politik hingga penentuan visi dan misi tidak melibatkan partai politik. Padahal keberadaan partai menjadi representasi bagi masyarakat konstituennya.

Bagaimana dengan pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik? Ren ell mengatakan, mekanismenya dapat diatur. Logika politiknya, visi dan misi partai harus dijalankan.

Karena, tidak mungkin beda plat form, partai akan sepakat untuk membangun koalisi. Ren ell menambahkan, patut dipertanyakan, ada apa dengan partai politik yang seperti ini.

“Idealisnya, koalisi itu mau dijalankan ketika sejalan dan searah. Untuk mengarahkan kandidat yang diusung dalam visi-misi yang diwujudkan di dalam RPJMD,” ujar dia. |RASYID FATAHUDDIN|EDITOR : BUSTAM

Tinggalkan Balasan