pdi-perjuangan-logo

PDIP Nilai KPU Kaimana Ciderai Demokrasi

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com- Memanasnya suhu politik pada tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kaimana akibat sikap KPUD yang tidak menghargai hak politik masyarakat membuat politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kaimana, Abraham Darisera angkat bicara.

Wakil Ketua DPC PDIP Kaimana ini mengatakan sikap komisioner KPUD Kaimana telah menciderai demokrasi di Kabupaten Kaimana karena tidak mampu menterjemahkan aturan perundang-undangan Pilkada.

KPUD kata dia, dalam menerapkan aturan Pilkada cendrung mengikuti penafsiran pribadi sehingga menimbulkan opini yang tidak jelas di masyarakat. Dikatakan, tindakan KPUD yang secara terang-terangan mencekal pasangan Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa untuk tidak masuk dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati Kaimana menunjukkan adanya konspirasi yang dibangun oleh KPUD Kaimana dengan pasangan tertentu.

Ampy demikian sapaan akrab Abraham Darisera mengatakan, pernyataan Ketua KPUD Kaimana Hasbulla Furuada dihadapan demonstran yang keberatan terhadap surat KPU Provinsi Papua menunjukkan kepada publik bahwa KPUD Kaimana tidak indenpendent lagi dalam menyelenggarakan Pilkada karena ditunggangi kepentingan calon tertentu.

Tindakan Ketua KPU yang membeberkan keputusan internal komisioner dihadapan massa lanjut Ampy lagi, menunjukkan ketidakmampuannya melaksanakan Pilkada.
“Ada kecenderungan Hasbulla untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang yang sama-sama mendukung pasangan tertentu. Hasil rapat tertutup itu semestinya tidak perlu disampaikan dihadapan publik. Ada apa sehingga Ketua KPUD bersama satu anggota mengumumkan hasil voting 3:2. Itu kan rahasia komisioner.

Ketua KPUD seharusnya memberikan penjelasan kepada rakyat berdasarkan fakta hukum, bukan untuk membakar emosi massa. Tindakan Ketua KPU Hasbulla menunjukkan kepada publik bahwa dirinya mendukung salah satu pasangan calon, sehingga meskipun menabrak aturan dia ikut berjuang menggagalkan calon yang dianggap kuat,” sindir Ampi.

Ditambahkan, pernyataan Ketua KPUD yang terkesan tidak ingin melaksanakan keputusan Panwaslu dan surat perintah KPU Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa KPUD Kaimana lebih cenderung melaksanakan tahapan Pilkada sesuai keinginannya. Ia berharap, KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Papua Barat melakukan intervensi menyelesaikan persoalan Pilkada di Kaimana.

Ampy juga menegaskan, tidak ada ruang untuk KPUD Kaimana tidak melaksanakan surat KPU Propinsi karena semua persoalan sengketa Pilkada Kaimana sudah selesai dengan fakta hukum yang kuat.

“Pak Yotam dan Pak Paskalis dari KPU provinsi menyaksikan sendiri sikap Ketua KPUD Kaimana. Silahkan menilai apakah KPUD Kaimana netral atau sudah masuk angin. Pernyataan Ketua KPUD Kaimana sangat berdampak pada kestabilan keamanan di Kaimana.

Dia telah menciderai demokrasi dan mengkebiri hak politik masyarakat Kaimana. Pihak keamanan juga demikian, tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, justru memberi ruang kepada massa untuk membuat keributan. Supaya Pilkada Kaimana aman dan lancar, KPU Provinsi dan Bawaslu perlu lakukan intervensi,” tegasnya. |ISABELA WISANG