Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tri Budiarto.

Pegaf Butuh Rp.269 Miliar untuk Pemulihan Pasca Bencana

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak membutuhkan anggaran sebesar Rp.269 miliar untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa kampung di daerah tersebut April lalu.

“Anggaran tersebut diperuntukan untuk penanganan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pembangunan rumah layak huni bagi korban banjir dan tanah longsor,” kata Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy pada rapat koordinasi percepatan penanganan bencana banjir dan longsong di kantor gubernur Papua Barat, Selasa (9/8).

Dia menjelaskan, bencana yang terjadi pada 17 April 2016 itu menimpa 15 kampung di Distrik Hingk dan Catubouw. Lima warga tewas dalam peristiwa tragis tersebut.

Sebanyak 1.088 warga yang terhimpun dari 330 kepala keluarga di dua distrik tersebut saat ini masih mengungsi karena rumah dan lahan pertanian mereka hancur total dilahap banjir dan tanah longsor.

“Penanganan yang kami lakukan bersama BPBD dan beberapa instansi terkait lainya saat itu adalah melakukan evakuasi korban, pembangunan posko darurat bencana, tenda pengungsian, sekolah darurat, posko kesehatan darurat dan pendistribusian pakaian dan makanan siap saji,” paparnya dalam pertemuan yang dihadiri Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tri Budiarto tersebut.

Saroy merinci, penanganan kesehatan pasca bencana membutuhkan anggaran sebesar Rp. 4,1 miliar. Anggaran tersebut untuk membeli peralatan kesehatan dan obat-obatan.

Untuk pendidikan, khusus rehabilitasi SD, SMP dan SMA membutuhkan anggaran sebesar Rp. 702, 4 juta dan pengadaan peralatan dapur dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1.miliar.

Bupati siang itu pun mengusulkan pembangunan 313 unit rumah layak huni tipe 36 meter persegi bagi korban yang rumahnya hancur. Lahan pembangunan rumah tersebut telah disiapkan di delapan lokasi yang berbeda.

Pembangunan hunian tetap tersebut membutuhkan anggaran sebesar sebesar Rp.82,7 miliar. Untuk pematangan lahan membutuhkan Rp. 10 miliar.

Selain kebutuhan dasar pihaknya pun telah menghitung kebutuhan anggaran fasilitas umum seperti pembangunan jalan dan jembatan dan normalisasi sungai yang menjadi pemicu banjir.

 

Tambah Sulit

Sementara itu ratusan korban kebakaran kompleks Borobudur I hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian. Kesulitan mereka kian bertambah, karena tidak bisa mencari nafkah.

“Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai nelayan. Harta benda mereka hangus saat kebakaran waktu itu, dan sudah sebulan lamanya cuaca buruk dan mereka tidak bisa melaut,” Kata Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Manokwari, Laode Caluddin, Selasa (9/8).

Dia berharap, pemerintah Kabupaten Manokwari segera memberikan solusi yang tepat bagi para korban kebakaran ini. Kebutusan dasar yang perlu segera di penuhi saat ini ini rumah hunian sementara.

Para korban banjir saat ini sangat mengharapkan pemerintah menyiapkan hunian sementara yang lebih nyaman. “Rumah mereka ludes tak tersisa mereka bertahan di tenda. Saat hujan mereka harus berjibaku melawan banjir yang masuk ketenda,” ujarnya.

Pengungsi yang saat ini bertahan mencapai 94 Kepala Keluarga. Anak-anak yang masih diusia SD hingga SMA ada sekitar 73 orang. Jumlah tersebut belum termasuk para balita.

Menurutnya, anak-anak membutuhkan lokasi yang layak agar bisa belajar dengan nyaman dan terhidar dari ancaman penyakit.

“Apalagi sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru, tentu hal ini menambah beban para orang tua,”katanya lagi.

Caluddin menuturkan, pada massa tanggap darurat bantuan cukup lancar mengalir baik dari BPBD, pemerintah daerah maupun dari kelompok pemerhati lainya. Setelah massa tanggap darurat berakhir warga berjibaku mencari nafkah  masing-masing.

Dia menambahkan, para korban kebakaran ini memiliki keinginan besar untuk bertemu dan berdialog dengan bupati Manokwari.

“Syukur kalau bupati bisa hadir ke lokasi pengungsian. Kalau tidak bisa, cukup perwakilan dari kami diberi kesempatan untuk menghadap ke kantor bupati,” ujarnya lagi.

Mereka ingin diperhatikan layaknya warga yang lain.”Kalau memang kami masih diperhatikan, tolong pemerintah daerah mencarikan lokasi sementara sambil menunggu agar kami pelan-pelan membangun rumah,” imbuhnya. (IBN)

Tinggalkan Balasan