Pegawai honorer Pemkab Wondama mengikuti arahan wakil bupati di Gedung Sasana Karya, Jumat, 27 Januari 2017.

Pegawai Honorer Pakai Sistim Kontrak, Yang Malas dan Nihil Kemampuan Diberhentikan

WASIOR, Cahayapapua.com– Skema perekrutan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap di lingkup Pemkab Teluk Wondama mulai tahun ini akan diubah. Honorer direkrut dengan sistim kontrak melalui surat keputusan dari bupati dengan masa kerja satu tahun.

Kontrak tersebut akan ditinjau kembali pada awal tahun berikutnya. Jika masih dibutuhkan maka kontrak yang bersangkutan bisa diperpanjang. Namun jika tidak lagi maka akan langsung diputus.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Paulus Yulius Indubri saat melakukan pertemuan dengan pegawai honorer, Jumat lalu di gedung Sasana Karya kantor bupati di Isei.

Pola tersebut diberlakukan untuk memutus praktik penambahan honorer secara diam-diam oleh oknum pimpinan SKPD sebagaimana yang selama ini terjadi. Juga untuk memastikan honorer yang dibayar setiap bulan benar-benar bekerja dengan baik.

Indubri juga menyatakan akan nada pengurangan jumlah pegawai honorer. Jumlah honorer yang mencapai 1400 orang dinilai sudah terlalu berlebihan dan sangat membebani anggaran daerah.

Honorer yang tidak memiliki keterampilan dan kemampuan khusus akan diberhentikan. Demikian pula mereka yang sering tidak masuk kantor maupun yang kerjanya malas-malasan.

“Yang tidak bermutu dan kerja dengan baik maka pangkas potong dan buang. Kalau tidak  berfungsi di kantor ini kasih keluar, kalau hanya main-main kasih keluar. Tiap hari hadir apel  150 orang juga tidak sampai tetapi bayarnya 1.000 (orang), “ ucap Indubri. “ tandasnya.

Orang nomor dua Pemkab Wondama ini prihatin karena setiap tahun anggaran daerah mencapai lebih kurang Rp16 miliar dihabiskan untuk upah pegawai honorer. Ironisnya sebagian besar pegawai honorer tidak pernah kelihatan batang hidungnya di kantor.

“APBD kita terbatas. Yang terbesar pembiayaan adalah belanja aparatur. Itu berarti APBD kita tidak sehat karena belanja aparatur tinggi sekali. Untuk memastikan APBD kita sehat, belanja yang tidak penting termasuk untuk honorer yang pemalas itu, ya siap-siap saja (diberhentikan), “ lanjut  eks pejabat Pemkab Jayapura ini.

Indubri juga memperingatkan semua kepala SKPD agar tidak lagi mengangkat honorer baru.  Semua pegawai non PNS harus mengantongi SK Bupati. Tanpa itu honorer bersangkutan dinyatakan ilegal dan tidak akan mendapat bayaran.  (BRV)

One comment

  1. Bila mendengar upah guru, terutama yang masih berstatus honorer, tentu kita sangat miris mendengarnya. Sungguhpun demikian, tidak menyurutkan guru yang sudah profesional berbakti dan mengabdi untuk mencerdaskan bangsa ini.
    Bagi rekan2 Tenaga honorer atau calon pelamar umum. Mulai sekarang agar kiranya mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian CPNS 2016-2017. Penerimaan CPNS Akan dilakukan dengan sistem CAT ( Computer Assisted Test ) Jika ingin Lolos msk jadi PNS/ingin di bantu,tidak ada salahnya kita langsun Kordinasi Kepala Biro Kepegawaian di BKN PUSAT Bpk Drs Iwan Hermanto Soetjipto, M.INF.Sys. No Tlp; 085222372425 beliau selaku Direktorat Pengolahan data di kntr Bkn pusat. Muda2an bpk masih mau membantu anda seperti saya kemarin, Alhamdulilla akhirnya saya Lolos masuk jd PNS, Terimakasih kepada Bpk. Drs Iwan Hermanto Soetjipto di BKN PUSAT, Dan Dialah Yang membantu Kelulusan saya, Alhamdulillah NIP dan SK Saya Tahun ini Bisa keluar.

Tinggalkan Balasan