Cagar Alam Waiego Barat, Raja Ampat.

Pejabat Dinas Transmigrasi Ditahan Terkait Perambahan Hutan Konservasi

SORONG, Cahayapapua.com— Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Raja Ampat Abdul Rasyid, resmi menjadi tahanan Kejari Sorong dalam kasus perambahan kawasan hutan konservasi Cagar Alam Waigeo Barat, Raja Ampat.

Kasus ini pertama kali terungkap saat tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat melakukan patroli di kawasan hutan konservasi Cagar Alam Waigeo Barat 16
April 2016.
Dalam patroli itu secara tidak sengaja tim menemukan aktivitas pematangan lahan oleh pekerja menggunakan escavator di kawasan tersebut dibawah naugan CV. Syahrina Jaya Abadi.

Petugas escavator kemudian dipanggil diinterogasi ditempat. Singkat cerita tim akhirnya mengetahui bahwa aktivitas pematangan lahan untuk membuka kampung baru atas perintah Rasyid.

Dari hasil pemeriksaan itu, tim kemudian mengembangkan penyidikan dan akhirnya menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka perambahan hutan konservasi.

Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Yusran Baadilah yang ditemui, Senin (10/10), mengatakan berkas yang bersangkutan telah dilimpahkan ke Kejari Sorong Kamis (6/10) lalu.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Edi Sulistio Utomo menerangkan, sebelum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Raja Ampat Abdul Rasyid Raja Ampat berniat membuka lahan konservasi menjadi perkampungan tidak lebih dulu melakukan komunikasi dengan BBKSDA. Alasan itulah yang kemudian mengantarkan Rasyid diproses hukum.

“Saat ini yang kita tahan Kepala Bidang Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Raja Ampat (Abdul Rasyid). Sementara pelaksana proyeknya dalam keadaan sakit, tapi akan kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka,” ujar Sulistio.

Rasyid dijerat dengan pasal pasal 94 ayat (1) a dan/atau huruf c dan/atau pasal 105 huruf e Jo pasal 19 huruf a dan/atau huruf d dan/atau pasal 28 huruf e Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau pasal 40 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55, 56 KUHP. (NSR)

Tinggalkan Balasan