Apel pagi pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Pejabat Papua Barat diminta jujur laporkan kekayaan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat diminta jujur dalam menyusun laporan harta kekayaan masing-masing kepada KPK.

Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan di sela sosialisasi sistem Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (E-LHKPN) di Manokwari, Rabu (18/10/2017) mengatakan, LHKPN wajib diserahkan setiap tahun.

Dia berpandangan E-LHKPN yang diluncurkan KPK memberi kemudahan bagi pejabat dalam menyusun laporan. Ia berharap mulai sekarang tidak ada pejabat yang beralasan.

“Hari ini sosialisasi diberikan untuk para operator dari setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Setelah ini saya berharap semua mulai menyusun, sehingga desember sudah bisa diserahkan,”katanya.

Nataniel menyebutkan, sesuai keputusan gubernur seluruh pejabat struktural dan fungsional wajib menyampaikan laporan. Seluruh kekayaan wajib masuk dalam laporan tersebut. “Tanah, rumah rekening, kendaraan dan kekayaan lain wajib masuk, termasuk rekening istri dan anak,” sebutnya.

Nataniel mengaku sudah menyusun laporan kekayaanya sejak masih memegang jabatan di pemerintahan Kabupaten Manokwari. Ia akan menyusun kembali melalui sistem elektronik.

Inspektur Pengawas Daerah Provinsi Papua Barat Sugiyono pada kesempatan yang sama mengatakan, penyampaian LHKPN rutin tahunan wajib disampaikan kepada KPK paling lambat pada setiap 31 Maret.

Dia menyebutkan, pada pertengahan Desember 2017 Papua Barat akan melakukan persiapan penyampaian laporan tahun 2018. “Mulai 31 Desember seluruh pejabat struktural maupun fungsional harus mulai mengisi. Sehingga laporan bisa disampaikan tepat waktu,” pungkasnya. (IBN)

Tinggalkan Balasan