Sosialisasi kepatuhan LHKPN penerapan pola hidup sederhana, pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan di Mapolda Papua Barat, Rabu ( 21/2). Adlu Raharusun/Cahaya Papua

Pejabat Polda – Polres wajib serahkan LHKPN ke KPK

MANOKWARI, Cahayapapua.com Para pejabat di lingkungan Kepolisian Daerah Papua Barat hingga Polres mulai diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan.

Kapolda, para pejabat utama, seperti kepala biro (Karo), direktur, video kepala bidang (Kabid),Kapolres,Kasat Lantas,Kasat Reskrim,penyidik,PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) hingga bendahara wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“LHKPN wajib diserahkan ke KPK. Laporan disampaikan secara elektronik setiap tahun, paling lambat 31 Maret,” kata Wakapolda Papua Barat, Kombes Tatang pad Sosialisasi Kepatuhan LHKPN Penerapan Pola Hidup Sederhana, Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di Mapolda, Rabu ( 21/2).

Para pejabat  utama Polda, Kapolres, penyidik dan bendahara hadir pada kegiatan tersebut.

Tatang mengatakan, tujuan dari LHKPN sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan harta kekayaan.

‘’Tak menutup kemungkinan LHKPN ini juga digunakan untuk menetapkan seseorang pada jabatan tertentu,’’ tutur Wakapolda.

Ia meminta seluruh pejabat di Polda dan Polres jujur mengisi laporan tersebut. Data yang perlu disampaikan mencakup asal-usul, jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki.

Irwasda Polda Papua Barat Kombes Pol Achmad Marhaendra pada kesempatan itu menjelaskan, kewajiban penyerahan LHKPN bagi pejabat Polri berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 8/2017. Di jajaran Polda akan ditunjuk dua personel yang akan mengelola penyampaikan laporan. |Toyiban | Adlu Raharusun

Leave a Reply

%d bloggers like this: