Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Sosialisasi Peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di Hotel Mariat Sorong, Jumat (10/3).

Pejabat SKPD Papua Barat Diwajibkan Paham Aturan

SORONG, Cahayapapua.com— Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua Barat  diwajibkan paham peraturan. Hal ini diungkapkan Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Hj Baesara Wael usai menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Sosialisasi Peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di Hotel Mariat Sorong, Jumat (10/3).

Dijelaskannya, puluhan pejabat SKPD tersebut ialah para Kepala Bagian (Kabag) yang menangani tentang Pemerintahan Kampung/Desa dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel Mandacan tersebut kata dia, tujuannya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintahan di tingkat Kabupaten terkait tugas dan fungsinya sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Sosialisasi Peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di Hotel Mariat Sorong, Jumat (10/3).

“Ini wajib diketahui oleh seluruh Kabag yang menangani Pemerintahan Desa. Dan yang terpenting adalah menyangkut penataan desa, menyangkut pembentukan,” terang Baesara.

Dia juga mengemukakan, bahwa sesuai aturan baru menyatakan bahwa pemilihan kepala desa/kampung di setiap kabupaten, pembentukannya dilakukan secara serentak dan nantinya disertai penerbitan SK Bupati sekaligus pengangkatan seluruh kepala desa (kampung) dalam enam tahun masa jabatannya.

Ditambahkannya pula, untuk persyaratan pembentukan kampung juga mengalami perubahan, dikarenakan menyesuaikan dengan Permendagri yang baru tentang penataan desa. Aturan tersebut menjelaskan, bahwa untuk menjadi kampung itu haruslah terdapat 100 kepala keluarga atau 500 jiwa.

“Selain itu ada aturan terkait atas kampung, juga kemampuan pemerintahan kampung dalam mengelola dana desanya. Diharapkan dengan ada sosialisasi ini, ada persatuan pemahaman masing-masing peserta karena setelah itu harus diimplementasikan di daerahnya masing-masing,” jelasanya. (NSR)

Tinggalkan Balasan