Ilustrasi peta Papua. | Aktual

Pejabat yang Dilantik Harus Paham Geopolitik Tanah Papua

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Juru bicara Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), Jack Wanggai menegaskan soal kondisi geo politik di Tanah Papua yang harus mendapat perhatian setiap pejabat yang bertugas di Papua maupun Papua Barat.

Hal itu dikemukakan, Jack Wanggai lantaran melihat kondisi Papua dan Papua Barat memiliki dimensi yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kondisi geopolitik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan di kawasan Timur Indonesia ini.

“Tarulah orang yang tepat pada tempat yang benar, sehingga mampu melaksanakan tupoksi sesuai prosedur. Jauh lebih baik lagi, jika menempatkan para pejabat yang memahami geopolitik di Papua dan Papua Barat,” kata Jack Wanggai, akhir pekan lalu.

Pandangan Jack Wanggai ini, tidak lain adalah mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, di sisi lain tetap memerhatikan aspek-aspek yang bersentuhan dengan kepentingan geopolitik itu.

Geopolitik sangat penting untuk dapat mempertahankan Negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antarnegara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

“Pejabat yang diberikan kewenangan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memanusiakan orang (asli) Papua tidak bertentangan dengan kondisi yang ada. Sehingga jabatan tidak saja dilihat dari segi kompetitif belaka,” ujar Jack Wanggai.

Jack Wanggai mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan 42 mantan anggota DPR Papua Barat (DPRPB) – (sebanyak) 9 orang terpilih kembali. Ini mesti dilihat dari bebagai aspek. Dan tentunya memerhatikan kondisi geopolitik di daerah ini.

“Kejaksaan sebaiknya tidak asal tangkap orang. Karena isu korupsi bukan hal yang prioritas di daerah ini. Karena yang emergency di daerah ini adalah, persoalan HAM dan Politik. Bukan menangkap orang-orang Papua yang korupsi,” tukasnya.

Kendati demikian, Jack mengemukakan proses hukum yang sedang berjalan harus tetap dihormati. Dan tanpa mengabaikan aturan khusus yang berlaku di Papua dan Papua Barat.

Jack Wanggai menambahkan, aturan khusus itu bisa mengakibatkan penerapan hukum positif di daerah-daerah khusus, seperti Papua, Aceh, Jogyakarta, dan DKI. Harus memerhatikan kondisi geopolitik.

“Pemerintah harus mengambil langkah- konkret untuk merubah citra Papua Barat sebagai provinsi – terkorup. Dan memperbaiki aspek-aspek pembangunan yang dinilai gagal. Caranya, adalah dengan mengambil kebijakan yang tepat,” pungkasnya. |CR-73

 

Tinggalkan Balasan