Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol

Pekan Depan Raperdasus Pilkada Dibahas di Manokwari

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pertemuan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan perwakilan Aliansi Mahsiswa Pemuda Papua (AMPP) dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan ditindaklanjuti pada pertemuan yang akan digelar di Manokwari.

“Dijadwalkan pekan depan staf dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri akan hadir di Manokwari,” kata Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol, Kamis (14/4).

Dia menyebutkan, kehadiran perwakilan Kemendagri untuk bertemu dengan stakeholders terkait, meliputi mahasiswa, pemuda dan masyarakat dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Rapedasus Pilkada.

Bapemperda DPRPB bersama perwakilan Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Surat Dirjen Otonomi Daerah nomor 270/2818/OTDA, tanggal 11 April 2016, yang ditujukan kepada gubernur Papua Barat.

Perihal penjelasan terhadap rapedasus pilkada di Provinsi Papua. Meminta perhatian gubernur terhadap beberapa hal. Ada tiga point dalam surat Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono.

Inti surat tersebut adalah, ruang lingkup kekhususan dalam pilkada provinsi Papua dan Papua Barat, terbatas pada pengaturan tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Dengan demikian, melalui surat tersebut, Raperdasus tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat yang sedang diupayakan dapat diproses lebih lanjut, sepanjang ruang lingkup pengaturannya.

Dalam surat tersebut, Kemendagri juga menjelaskan peraturan perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur pelaksanaan pilkada merupakan domain KPU.

Gubernur juga diminta untuk mengomunikasikan dan mengkoordinasikan persoalan ini kepada DPR Papua Barat, MRP Papua Barat, dan para pihak terkait lainnya di provinsi Papua Barat.

Dirjen Otda juga meminta kepada Ketua KPU RI, yang meminta agar membangun sinergitas jadwal dan pentahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.

Melalui surat nomor 270/2675/OTDA tertanggal 5 April 2016, sedikitnya terdapat enam poin. Intinya, kekhususan yang diamanatkan dalam UU Otsus membawa konsekuensi penyesuaian tahapan, jadwal, penganggaran.

Hal-hal lain dalam penyelengaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur yang harus diatur khusus. Selain itu, disampaikan juga terkait kekosongan keanggotaan MRP Papua Barat.

Dalam rangka pemantapan penyelengaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur papua Barat tahun 2017, KPU RI diminta segera mengambil langkah-langkah konkrit.

Khususnya yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan dan jadwal pilkada 2017, dengan memperhatikan kekhususan dalam proses pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.

“Kemendagri juga akan menjelaskan tentang kedudukan MRP Papua Barat. Hingga kini, Kesbangpol juga belum serahkan raperdasus dan raperdasi tentang MRP Papua Barat,” katanya. (ALF)

Tinggalkan Balasan