Kantor Imigrasi wilayah Papua Barat saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing di perusahaan PT.SDIC Cement Papua Indonesia.

Pekerjakan Orang Asing, Perusahaan Wajib Penuhi RPTKA dan IMTA

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat menekankan, perusahaan-perusahaan yang berencana mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) agar membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) serta mengurus Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebelum mereka dipekerjakan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Ermawati Siregar, mengatakan, sejak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan 31 Desember 2015 lalu, pihaknya akan memperketat pengawasan penggunaan TKA di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat. Pengawasan akan dilakukan pada RPTKA milik perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA. Bahwa, RPTKA harus dilengkapi dengan IMTA yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Dengan pemberlakuan MEA, bukan berarti menghilangkan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Ia menyatakan, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA wajib menyusun RPTKA sebagai acuan Rencana untuk mempekerjakan TKA. “Dari RPTKA inilah, perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah TKA yang akan dipekerjakan,” ujarnya Ia menambahkan, pengurusan berkas itu harus selesai sebelum TKA didatangkan di Indonesia. Perusahaan wajib memenuhi syarat tersebut, untuk mempermudah perusahaan maupun TKA bekerja di Indonesia.| MUIHAMMAD RIZALDY | EDITOR : TOYIBAN