Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma.

Pelantikan Pejabat Segera Setelah Terima Rekomendasi KASN

KAIMANA, Cahayapapua.com— Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma mengatakan segera melantik Pejabat Eselon II setelah menerima rekomendasi dari Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelantikan akan diikuti dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 sehingga seluruh SKPD dapat mulai melaksanakan program kegiatan yang sudah direncanakan.

Bupati menyampaikan hal ini menanggapi sejumlah suara sumbang yang mempertanyakan kepastian pelantikan pejabat pimpinan SKPD dan penyerahan DPA Tahun 2017 kepada setiap satuan kerja perangkat daerah.

Kepada Cahaya Kaimana, Bupati jelaskan, berdasarkan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat, pelantikan pejabat harus berdasarkan rekomendasi KASN dengan mengacu pada hasil uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui panitia seleksi beberapa waktu lalu.

“Sekarang lantik orang ada prosesnya, harus melalui tim seleksi. Hasil seleksi kemudian dikirim ke KASN dan mereka kembalikan dalam bentuk rekomendasi. Tanpa itu seseorang bisa gugat kepala daerah terhadap jabatan itu di PTUN. Supaya jangan ada ruang bagi para calon untuk gugat maka tahap ini harus kami jalankan. Negara sudah buat aturan seperti itu dan kita harus patuh. Kalau sudah ada rekomendasi dari KASN kita siap segera lakukan pelantikan,” ujar Bupati.

Tertundanya proses pelantikan pejabat eselon II akibat adanya peraturan baru juga diakui Pemerintah Provinsi Papua Barat. Melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Ismail Sirfefa pada Rakornis Bidang Organisasi se-Provinsi Papua Barat di Kaimana, Penjabat Gubernur mengatakan, terbentuknya perangkat daerah yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, terdapat beberapa daerah yang belum melakukan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi maupun pejabat pengawas.

Hal ini menurut Gubernur, sangat merugikan karier pegawai terutama pada peningkatan kinerja. Dalam kegiatan yang menghadirkan nara sumber dari Kemendagri, Gubernur juga menyampaikan bahwa pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016 cukup mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

Diantaranya; pembayaran gaji guru SMA/SMK menjadi terhambat akibat dialihkan ke provinsi. Selain itu, pengelolaan perikanan dan sumber daya mineral juga menjadi tidak jelas akibat dialihkan ke provinsi sementara potensi tersebut berada di kabupaten/kota. Serta penggabungan urusan yang serumpun yang ikut mengubah nomenklatur dan berdampak pada sulitnya berkoordinasi. “Seperti urusan pertanahan, ada beberapa kabupaten yang menempatkannya sebagai selah satu bagian di sekretariat,” ujarnya. (ISA)

 

 

Tinggalkan Balasan