Pelabuhan Manokwari.

Pelindo Manokwari Klaim Tak Ada ‘Biaya Siluman’ di Pelabuhan

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com — General Manager PT Pelindo Manokwari, John Lapod, menyangkal adanya pungutan, tarif atau biaya siluman di Pelabuhan Manokwari. Seluruh jenis tarif yang diberlakukan di pelabuhan Manokwari didasarkan atas ketetapan direksi PT Pelindo yang mengacu kepada peraturan menteri perhubungan RI.

“Adanya biaya siluman atau tidak resmi itu tuduhan tendensius. Secara institusi kami sangat transparan. Seluruh pemangku kepentingan termasuk Asosiasi Perusahaan Pelayaran dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di Manokwari selama ini dilibatkan dalam pengusulan dan penetapan tarif,” terangnya kepada Cahaya Papua, Selasa (22/9) di Manokwari.

Hal ini disampaikan Jhon Lapod menanggapi pernyataan General Manager PT Pelni Cabang Manokwari, Adrian, yang menyebut realisasi tol laut yang dicanangkan pemerintah pusat terhambat karena adanya biaya siluman yang tidak jelas.

“Untuk Manokwari, banyak biaya yang harus dikeluarkan saat kapal di pelabuhan. Di sisi lain biaya operasional kapal dari pelabuhan muat menuju pelabuhan tujuan pun tinggi,” demikian Adrian kepada Bisnis.com yang dikutip media ini, Senin (21/9).

Bagi John, pernyataan Adrian ibarat menunjuk muka sendiri. Alasannya, PT Pelni adalah bagian dari asosiasi perusahaan pelayaran Indonesia, sementara Sarana Bandar Nasional (SBN) yang menurut Jhon adalah perusahaan bongkar muat milik PT Pelni, adalah anggota APBMI.

Mengapa disebut menunjuk muka sendiri? Sebab, kata Jhon, tarif bongkar muat di Pelabuhan Manokwari, merupakan kesepakatan bersama anggota asosiasi yang diusulkan kepada otoritas sebelum ditetapkan oleh menteri.

Karena PT Pelni adalah anggota asosiasi, itu berarti tarif yang diberlakukan di pelabuhan Manokwari—termasuk tarif bongkar muat— pada dasarnya diusulkan dan ikut disepakati oleh PT Pelni.

“Menurut saya ini tudingan atau tuduhan yang tidak mendasar. Saya balik bertanya, apakah PT Pelni dalam pelayanannya baik pelayanan penumpang maupun jasa bongkar muatnya sudah bebas dari praktek pungli (pungutan liar,red)?” ujar John di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, pada prinsipnya, jika PT Pelni dan pengguna jasa pelabuhan lainnya menemukan pelanggaran dalam penerapan tarif di pelabuhan, maka penyimpangan itu bisa dilaporkan langsung ke KSOP di Manokwari.

KSOP adalah perpanjangan tangan pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, pengendalian dan pengaturan kepelabuhanan. John juga menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti memungut tarif diluar tarif resmi di kawasan pelabuhan Manokwari. |PATRIX B. TANDIRERUNG