Pembagian paket proyek Pemprov Papua Barat ricuh

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pembagian paket pekerjaan yang dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Kamis (14/9), ricuh.

Ketua Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Manokwari Yacob Yenu menilai pemerintah Papua Barat belum serius dalam memberdayakan para pengusaha dari kalangan masyarakat asli Papua.

Ia mengatakan, pemerintah Papua Barat tahun ini membagikan 33 paket pekerjaan bagi pengusaha asli Papua. 16 paket dibagikan kepada Asosiasi sisanya kepada perorangan.

Menurutnya, paket tersebut terlalu kecil sehingga tidak banyak pengusaha yang memperoleh bagian. Perpres 84 /2012 dinilai belum dilaksanakan secara baik di Papua Barat.

“Pemerintah siapkan 33 paket pekerjaan dengan nilai ada yang Rp 50 juta, Rp.100 juta dan jarang yang mendapat paket senilai Rp.500 juta. Sementara asosiasi ada 55, paket yang kita dapat melalui undian ini harus kita bagi-lagi kepada pengusaha yang jumlahnya mencapai ribuan,”katanya.

Dia berpandangan, pembagian yang laksanakan dengan cara pengundian tersebut kurang tepat. “Kalau hari ini teman-teman merasa kesal dan marah, itulah ungkapan kekecewaan mereka atas cara pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat,” katanya lagi.

Yacob berharap, kelompok kerja memecah paket pekerjaan yang nilainya besar menjadi Rp.500 juta sehingga banyak pengusaha yang bisa mendapat bagian.

“Ini jumlahnya tidak mencapai 500 juta dan kita harus bagi lagi kepada beberapa pengusaha. Ada yang dapat ada yang tidak dan yang dapat pun cuma kecil nilainya, bagaimana kita bisa mengembangkan usaha,” sebutnya lagi.

Sebelum pembagian paket tersebut, pada Selasa lalu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengumpulkan ratusan pengusaha asli Papua untuk menyampaikan rencana pemerintah menyalurkan paket proyek.

Dominggus dalam pertemuan itu mengatakan, paket yang akan disalurkan melalui penunjukkan langsung dibawah nilai Rp. 500 juta.

Dia kemudian meminta pengusaha asli Papua yang belum mendapat bagian untuk bersabar karena akan diakomodir pada tahun berikutnya.

Gubernur saat itu juga mengatakan akan mendorong agar nilai paket yang diberikan kepada pengusaha Papua meningkat dari Rp.500 juta menjadi Rp.1 miliar.

“Kalau bisa jangan 500 juta, harus lebih besar seperti provinsi Papua yang mencapai Rp.1 miliar atau Provinsi Aceh yang sudah mencapai Rp.5 miliar,” kata dia. (ibn/*)

Tinggalkan Balasan