Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Agus Soekono.

Pembangunan Lapas, LPP dan LPKA tunggu kepastian hibah tanah

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Manokwari, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Manokwari masih menunggu kepastian jaminan hibah tanah dari Pemerintah Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Wilayah Papua Barat, Agus Soekono mengatakan Lapas, LPP dan LPKA mengalami sedikit hambatan karenakan proses hibah tanah mengalami keterlambatan.

“Kita terlambat tanahnya. Proses hibahnya belum selesai. Karena itu pemerintah pusat masih menunggu kepastian jaminan tanah untuk dihibahkan ke (Kanwil Kemenkumham Papua Barat) kami, ” terang Agus, Senin (7/8).

Dia menuturkan, pengusulan pembangunan Lapas, LPP dan LPKA tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga kini belum menyetujuinya karena alasan hibah tanah yang belum tuntas.

“Jakarta memang belum mau menyetujui, karena belum ada jaminan kepastian hibah tanah ini. Kalau surat-surat yang sifatnya dihibahkan sudah ada dan lengkap, Bappenas langsung ok kan,” ujarnya.

Dia menyadari, bahwa terkait kepemilikan tanah di daerah ini, cukup berbeda dengan daerah lain, karena banyak syarat administrasi yang harus dilengkapi.

Sementara itu Agus menerangkan untuk LPP dan LPKA organisasinya sudah terbentuk dan saat ini masih disatukan dengan Lapas Manokwari.

Karena itu, sementara ini, LPP akan menggunakan bekas gedung dinas sosial yang berada di kantor gubernur lama, sedangkan LPKA masih bergabung ke Lapas Manokwari.

“Kita sudah tandangan MoU dengan Bupati Manokwari. Dalam waktu dekat kami akan menempati sementara eks gedung (Dinas Sosial) itu untuk LPP,” tutupnya. (tnj)

 

Tinggalkan Balasan