Panorama Tanjung Oransbari dari Ruas Jalan Gunung Dembawi. Pemkab Mansel menyatakan komitmennya untuk mengedepankan prinsip-prinsip mitigasi dalam agenda pembangunan untuk meminimalkan resiko bencana yang bisa dihadapi masyarakat akibat pembangunan fisik. (Foto: Soetanto/Cahaya Papua)

Pembangunan Mansel Jangan Menambah Resiko Bencana

MANSEL, Cahayapapua.com—- Sebagai daerah yang dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berbasis mitigasi dan berwawasan lingkungan.

Hal ini dimaksud agar setiap perubahan fisik yang merupakan dampak dari pembangunan, tidak menambah kerentanan masyarakat terhadap bencana serta tidak menambah resiko bencana yang bisa dihadapi masyarakat.

“Seluruh pemangku kebijakan pembangunan harus paham bahwa di samping potensi alam yang kita miliki, ada juga potensi bahaya yang mendampinginya. Oleh sebab itu tugas kita adalah mengantisipasi dan berupaya meminimalkan resiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Pembangunan jangan malah menambah potensi bencana dan resikonya,” kata Bupati Markus Waran Akhir pekan lalu di Ransiki.

Agar potensi bencana dan dampak resikonya dapat diminimalkan, Bupati menegaskan agar setiap kegiatan dikoordinasikan dengan dinas lingkungan hidup. Prosedur ini tidak hanya berlaku bagi pihak pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang hendak mengembangkan usahanya di wilayah tersebut.

Bupati telah menyampaikan instruksi ke Kepala Kantor Lingkungan Hidup Mansel untuk mendata dan menganalisa semua kemungkinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Mansel. Hasil analisa tersebut akan digunakan menjadi rujukan bagi Pemda dalam upaya-upaya meminimalkan resiko bencana dalam agenda pembangunan.

Selain itu Bupati juga meminta agar semua pelaku usaha tidak mengabaikan kewajiban untuk mengurus dokumen lingkungannya, baik itu dokumen Amdal maupun UKL/UPL.

Kepala kantor Lingkungan Hidup, Cristopol Madacan secara terpisah menyatakan kesediaan pihaknya menindak lanjuti perintah bupati. Terutama dalam pendataan setiap jenis usaha serta maupun kegiatan pemerintah yang belum memiliki dkumen KLHS “ Bagi yang belum punya akan kita arakan agar menyusunnya segera,” singkat Cristopol. (ACM)

 

Tinggalkan Balasan