Ilustrasi

Pembenahan Moralitas Publik Perlu Dibarengi Keteladanan Pemimpin

Tantangan terberat revolusi mental yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana mendorong program ini menjadi gerakan partisipatif serta tumbuh dari kesadaran publik.

INILAH benang merah yang terangkum dalam diskusi terfokus pembentukan gugus tugas revolusi mental Provinsi Papua Barat yang digelar, Rabu (12/10/2016) di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Papua Barat.

Diskusi menghadirkan fasilitator dari Kelompok Kerja /Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental, Andi Irawan; Asisten Pencegahan Penyakit Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Naalih Kelsum; serta akademisi Universitas Papua, Nunang May.

Meski dihadapkan pada tantangan yang berat, revolusi mental menurut Andi, merupakan agenda yang niscaya digulirkan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Terlebih karena publik masih dihadapkan pada minimnya keteladanan pemimpin, krisis identitas serta pandemi korupsi.

Dalam perspektif Andi, pada dasarnya gerakan revolusi mental yang menempatkan masyarakat sebagai aktornya sudah tampak di Manokwari. Misalnya pada inisiatif warga untuk menjaga kebersihan lewat aksi pungut sampah, hingga adanya agenda publik untuk memerangi sampah lewat gerakan berskala luas  yang beratajuk “Manokwari Nol Sampah”.

“Ini embrio bagi tumbuh dan meluasnya partisipasi publik dalam ranah revolusi mental. Jadi revolusi mental bukan sesuatu yang mengawang-awang. Ini bukan sekedar konsep tapi dekat, nyata dan bisa dilakukan oleh masyarakat,” katanya kepada puluhan partisipan diskusi yang terdiri dari kalangan mahasiswa, pers, tokoh pemuda dan mayarakat serta pegiat gerakan sosial.

Sementara menurut Nunang, konsep revolusi mental tidak mempersoalkan moralitas individu. Namun menyasar pembentukan atau perubahan moralitas publik lewat serangkaian gerakan yang tumbuh dan berakar dari kesadaran masyarakat bersama pemerintah dan dunia usaha.

Nantinya, perubahan di level masyarakat itu akan mendorong individu menyesuaikan diri dengan kebaikan-kebaikan di sekitarnya.

“Kita lihat di negara-negara yang liberal. Meski secara individual moralitasnya bermasalah, tapi dalam skala yang lebih luas kita lihat secara mental mereka sangat disiplin dan produktif. Contoh lain, kalau kita ke Singapura, kita jadi malu untuk membuang sampah sembarang,” ucapnya.

Pembusukan Budaya

Revolusi mental adalah usaha mengubah atau membenahi karakter bangsa Indonesia secara revolusioner (cepat dan mendasar). Revolusi mental adalah anti tesis kebudayaan bangsa Indonesia yang terus mengalami “pembusukan” misalnya yang tercermin dalam karakter yang tidak mandiri, individualistik, koruptif dan tidak kreatif.

“Selama ini kita sudah melupakan jalan kebudayaan sebagai salah satu solusi. Kita terpaku pada pembangunan fisik saja padahal esensi pembangunan adalah, ‘bangun jiwanya, bangun raganya’,” sebut Andi.

Naalih Kelsum menyebut, nilai-nilai instrumental revolusi mental mencakup tiga aspek. Yakni integritas, etos kerja dan gotong royong yang diwujudkan dalam 5 bentuk gerakan sosial yakni Indonesia Melayani, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri dan Indonesia Bersatu.

Untuk mewujudkan ini, pemerintah kemudian mendorong revolusi mental sebagai gerakan nasional dalam empat tahap. Tahap pertama pada tahun 2015-2016, difokuskan pada sosialisasi, diseminasi dan pembentukan gugus tugas yang melibatkan agen perubahan diantaranya penyelenggara negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

“Gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota langsung dipimpin oleh kepala daerah dan melibatkan masyarakat, serta dunia usaha,” katanya.

Tahap kedua (2016-2017) difokuskan pada agen perubahan dan peningkatan penegakan aturan oleh penyelenggara negara. Tahap ketiga (2017-2018) difokuskan pada penyelenggara negara dan masyarakat yang dimaksud untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

Tahap keempat (2018-2019), difokuskan pada penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan bersatu. (PAT)

 

Tinggalkan Balasan