Christofel Mailoa.

Pemda Bintuni godok Perbup konten lokal

BINTUNI, Cahayapapua.com— Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni sedang menggodok pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang konten lokal.

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Christofel Mailoa beberapa waktu lalu mengatakan, setelah dilantik, dirinya bergerak cepat dan melakukan studi banding ke beberapa kabupaten yang memiliki kesamaan daerah penghasil Migas, seperti Kabupaten Bojonegoro.

“Karena ini berhubungan dengan daerah Migas. Bintuni daerahnya sama dengan Bojonegoro daerah Migas, cuma kapasitas di Bintuni lebih besar. Kita berharap dengan kehadiran berbagai perusahaan Migas, itu dapat mensejahterakan masyarakat dan penduduk asli Teluk Bintuni, seperti yang dirasakan oleh masyarakat asli dan umum di Kabuapten Bojonegoro,” kata Mailoa di ruang kerjanya.

Untuk menuju seperti Kabupaten Bojonegoro, Chris mengatakan Bintuni harus memiliki Perkada atau Perbup tentang konten lokal. Dengan Perbup tentang konten lokal ada presentasi dari penanaman modal yang harus dikeloa oleh daerah.

“Siapa saja yang datang melaksanakan industri Migas di Kabupaten Teluk Bintuni harus tunduk kepada peraturan daerah sebagai mana di daerah-daerah penghasil Migas yang lain. Disitu ada presentase, bahwa ada 30 persen dari total modal industri dan pekerja Migas itu harus dikelola oleh perusahaan daerah dan perusahaan di daerah,” katanya.

Menurutnya, apabila proyek tersebut hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar, maka uangnya tidak akan berputar di daerah. Sementara daerah tidak mendapatkan apa-apa dari mega invesatsi tersebut. Karena dari pekerjaan industri itu sendiri tidak ada yang masuk ke daerah.

Dengan adanya Perbup tentang konten lokal, berarti ada dana 30 persen harus dikerjakan oleh orang daerah dan perusahaan di daerah. Itu berarti uang yang 30 persen dari nilai investasi proyek tersebut akan berputar di Kabupaten Teluk Bintuni. “Sehingga perusahaan-perusahan atau PT, CV kontraktor itu bukan hanya cari proyek di Pemda. Karena pekerjaanya kecil,” katanya.

Soal Perbup, saat ini masih dalam tahap kajian hukumnya dan drafnya yang telah mencapai 80 persen. “Kita berharap usai lebaran pak bupati sudah tandatangan, supaya segera diberlakukan.”

Selain itu didalam draf Perbup tersebut ada beberapa hal penting seperti tenaga kerja, manajemen, dan keperpihakan orang asli Papua yang menurutnya akan disosialisasikan ke masyarakat.

“Jadi tidak menghalangi mereka berinvesatasi. Siapa saja bebas berinvestasi di daerah ini. Cuma kalau mau datang kesini, harus melihat karena ada anak negeri, ada perusahaan daerah, masa kami jadi penonton,” ujarnya.

Dia menegaskan tahun depan Perbup ini akan didorong menjadi Perda. Karena peraturan ini sudah sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum agar daerah bisa berbicara banyak.

“Kita berbicara invesatasi Migas dan lain-lain tapi kalau tidak ada dasarnya, jangan kita berharap terlalu besar. Ini harus didukung oleh seluruh masyarakat, komponen adat, dan setiap perusahaan daerah dan pemerintah daerah. Karena ini sangat positif bagi pembangunan di daerah,” pungkasnya. (art)

Tinggalkan Balasan