Mendagri, Tjahjo Kumolo

Pemda Dihimbau Terapkan Sistim Electronic Government

KAIMANA, Cahayapapau.com— Penggunaan teknologi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, hendaknya setiap pemerintah daerah mengelola pelayanan publik berbasis electronic government.

Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa, S.Sos,MH pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI Tahun 2017 bertempat di Halaman Stadion Triton, Selasa (25/4/2017).

Dikatakan, dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, sudah cukup banyak Pemerintah Daerah yang mengembangkan electronic government dalam penyediaan pelayanan publik, baik Pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam mengelola otonomi daerah cara-cara konvensional harus ditinggalkan. Pemerintah Daerah harus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dijelaskan, saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan ‘Program Smart City atau Kota Pintar” untuk mendorong setiap Pemerintah Daerah agar mengembangkan electronic government dalam penyediaan publik. Terkait dengan program smart city ini lanjut Mendagri, juga akan dikembangkan “Program City Branding atau Pencitraan Kota” untuk mendorong setiap Pemda memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis electronic government.

Menurut Mendagri, program-program tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. “Kita berharap kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah senantiasa meningkat dari waktu ke waktu, baik pelayanan publik untuk kepentingan warga negara maupun dunia usaha melalui pelayanan perijinan dalam rangka kemudahan berusaha, peningkatan investasi dan peningkatan daya saing daerah,” sebut Wabup. (ISA)

 

Tinggalkan Balasan