Logo Gapensi | Ist

Pemda Dinilai Asal-asalan Tunjuk Kontraktor

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com–— Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Manokwari menilai, selama ini pemerintah daerah masih asal-asalan saat melakukan penunjukan langsung dalam pelaksanaan proyek.

Ketua Gapensi Manokwari Yacob Yenu bersama Sekretaris Umum Gapensi Papua Barat, Michel Moay pada rapat hearing  pembahasan Rancangan APBD Manokwari tahun anggaran 2015 di kantor DPRD Manokwari Senin (9/2/2015) mengatakan, Pemda telah salah menerjemahkan proses penunjukan langsung yang tertera pada salah satu pasal dalam Peraturan Presidan No.84.

Semestinya Pemda mempertimbangan kualifikasi badan usaha atau kontraktor yang akan ditunjuk, dengan melihat syarat-syarat yang harus dilengkapi kontraktor. Gapensi menyebut penunjukan itu dilakukan tanpa mempertimbangkan syarat dan hanya berbekal akte notaris yang dikantongi kontraktor. “Ini sudah lama terjadi dalam paket proyek APBD,” sebut Michel.

Melihat kondisi ini, Gapensi kata Michel masih bersabar. Namun, jika terus terjadi tanpa perhatian pemerintah daerah, pihaknya akan melaporkan praktek ini ke Kejari Manokwari.

Gapensi juga mengungkap, ada praktek pungutan liar alias pungli oleh Dinas Pekerjaan Umum Manokwari dalam pengurusan surat izin konstruksi. Nilai pungli ini antara Rp 150 ribu-1,5 juta. Padahal sesuai aturan, pengurusan izin ini bebas biaya.

Selain itu Yakob Yenu meminta Pemda Manokwari mengawasi pejabat pemberi proyek di lingkungan Pemda Manokwari agar tidak meminta fee proyek 10 % kepada pengusaha ketika mengikuti tender proyek.

“Fee yang diminta pejabat pemberi proyek tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang profit pengusaha jasa konstruksi sebesar 15 %, karena hal itu sangat merugikan pengusaha pelaksana proyek,” kata Ketua Badan Pengurus Cabang Gapensi Manokwari Yakob Yenu.

Selain soal hal itu, Yakob juga merasa keberatan atas tanggungan biaya honor dan biaya operasional pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dinilai sangat merugikan pengusaha. Jakob juga meminta kerjasama antara BPC Gapensi dan pihak bank Papua dalam hal penyertaan modal bagi perusahaan yang memiliki hubungan kontrak kerja dengan pemda Manokwari.

Persoalan lain yang juga disampaikan Gapensi pada hearing itu, mengenai pengumuman dan proses lelang yang tidak pernah dilakukan oleh penyedia anggaran. “Hal ini merugikan para kontraktor lain yang baru mulai berkembang,” tandasnya. |TOYIBAN | RIZALDY

Tinggalkan Balasan