Salah satu titik dalam kawasan hutan lindung Wosi-Rendani yang sudah kosong tanpa pohon. Tampak sebagian dari kawasan ini sudah dipenuhi rumah-rumah penduduk. Foto: Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

Pemda Dinilai Lambat Pertahankan Hutan Lindung Wosi

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Pemerintah Daerah kabupaten Manokwari dinilai lambat dalam upaya menjaga keutuhan serta status hutan lindung Wosi-Rendani. Pasalnya, sejak 2009-2010 silam, gejala degradasi hutan tersebut sudah nampak secara kasat mata.

Hal itu dikatakan anggota DPR Papua Barat, Ismail Djitmau ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (9/2/2015). Ia mengatakan, upaya pemerintah daerah untuk mepertahankan kawasan lindung tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka ke masyarakat.

“Harusnya bicara dengan masyarakat pemilik hak ulayat, apakah bentuk kompensasi atau kesepakatan bersama untuk menjaga keberadaan hutan ini. Sehingga keberadaaanya bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi,” kata Ismail.

Diakui, upaya mempertahankan kawasan lindung Wosi-Rendani, ini sudah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pengukuran kembali terhadap lahan yang sudah dijual. Ini untuk mempertahan kawasan yang masih.

Upaya itu dilakukan pada 2009-2010 lalu. Ini bertujuan untuk menjaga sisa kawasan sehingga tidak dilepaskan. Pengembangan melalui konsep agrowisata, ujar Ismail sudah direncanakan jauh hari.

“Masyarakat pemilik hak ulayat mendesak ganti rugi. Tuntutannya senilai 4-6 miliar, seperti gunung meja. Saya sudah sampaikan jangan samakan nilainya dengan gunung meja, karena statusnya berbeda. Gunung meja itu hutan wisata,” tukasnya.

Luasan kawasan lindung Wosi-Rendani mengalami degradasi secara drastis. Ini juga tidak lepas dari desakan kebutuhan lahan permukiman. Dan ini memberikan peluang bagi masyarakat pemilik ulayat untuk menjual lahannya kepada masyarakat luas. Dan hal ini yang terjadi.

Sementara itu, pemerintah daerah tidak punya hak untuk mengatur atau membatasi akan hal tersebut. Pemerintah tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu. Harusnya ada pertemuan untuk mencari kesepatakan.

“Upaya ini tidak dilaksanakan maka, masyarakat sudah paham bahwa itu hak mereka. Mereka mau jual kepada siapa saja, itu adalah hak,” ujar Ismail lagi.

Penetapan kawasan hutan Wosi Rendani ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Irian Jaya No.18/GIB/1969 sebagai hutan lindung guna mempertahankan fungsi tanah dan mengatur tata air (hidroologis).

Upaya Rekonstruksi batas terhadap kawasan hutan ini dilakukan pada tahun 1983 oleh Balai Planologi Kehutanan VI Maluku-Irian Jaya. Dan pada tahun 1990 direkonstruksi lagi oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (Sub BIPHUT) Manokwari saat itu.

Panjang batas kawasan sesuai hasil tata batas adalah 7,75 Km dengan jumlah pal batas 118 buah, terdiri dari pal beton bertulang dengan ukuran 10x10x130 cm dan luas kawasan secara definitif adalah 300,65 ha.

Namun dari luas tersebut diperkirakan telah mengalami perubahan yang sangat besar sehingga mengurangi fungsi kawasan sebagai hutan lindung. Beberapa kegiatan telah mempengaruhi luas kawasan hutan ini.

Seperti pemanfaatan kawasan sepanjang 1,342 km dengan luas 11,021 ha. Pembentukan 3 kampung di dalam kawasan ini yaitu, kampung Soribo, Kintekstar dan Ipingoisi dengan luas areal akibat pemanfaatan lahan kurang lebih 49 ha.

“Mata air akan kering, akan terjadi banjir. Meksi saat ini belum dirasakan. Tapi suatu ketika pasti akan terjadi jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Gejala-gejala banjir itu sudah nampak. Fungsi lainnya, flora endemik di daerah itu akan berpindah dan bahkan punah,” imbuh Ismail. |CR-73

Tinggalkan Balasan