Kantor bupati Manokwari.

Pemda Manokwari Ditantang Publikasi Laporan BPK

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Ketua Fraksi Manokwari Hebat DPRD Manokwari Romer Tapilatu meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mengelola pemerintahan secara transparan.

Romer mengatakan, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah menjunjung transparansi sesuai amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Sesuai semangat UU tersebut, menurutnya pemerintah harus menunjukkan pelayanan yang prima melalui langkah-langkah yang berani oleh bupati maupun unsur pimpinan SKPD.

Romer mencontoh salah satu langkah hebat yang dilakukan pemerintah provinsi Papua Barat dalam mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Papua Barat awal Januari lalu. Langkah tersebut menurutnya akhirnya memberikan gambaran kepada masyarakat Papua Barat untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat dapat memberi masukkan.

Politisi PKPI ini kemudian menantang pemerintahan Manokwari untuk berani mempublikasikan LHP BPK kepada masyarakat Manokwari. “Bukan hanya menyangkut predikat penilaian BPK atas LHP BPK, tapi juga harus yang disampaikan adalah indikator-indikator penilaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah,” katanya.

Menurut Romer, jika masyarakat mengetahui laporan-laporan tersebut, masyarakat dapat membantu pemerintah mendorong terciptanya pelayanan yang baik atau good governance.

Ia menambahkan bahwa fungsi kontrol masyarakat dalam memberikan masukan dan penilaian atas penyelenggaraan pemerintah mestinya ditanggapi baik oleh pemerintah.

“Karena masukan dan penilaian masyarakat itu merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan. Itu kemudian dapat menjadi indikator dan tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Manokwari,” pesan Romer. |RIZALDY

Tinggalkan Balasan