lampost.co Ilustarsi Konflik

Pemekaran Manokwari Barat Kunci Penyelesaian Konflik 4 Distrik

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Manokwari Barat dinilai menjadi solusi terbaik untuk meredakan konflik yang terjadi di Distrik Amberbaken, Kebar, Senopi dan Amberbaken.

Konflik ini adalah aksi saling klaim wilayah dan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemkab Manokwari dan Tambrauw atas 4 distrik tersebut. Selain memunculkan terjadinya dualisme pemerintahan distrik hingga kampung, masalah ini juga menyeret masyarakat pendukung kedua kubu untuk berseteru. Konflik di 4 distrik ini akhirnya tak hanya berdimensi vertikal, namun juga menjadi konflik horizontal.

“Manokwari Barat menjadi daerah otonom baru merupakan kunci untuk selesaikan masalah. Jika tidak, akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Itu sebabnya kami mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar memprioritaskan agar Manokwari Barat segera ditetapkan,” ucap Kepala Distrik Amberbaken, Andarias Moktis, Kamis (11/6/2015) saat bertandang ke redaksi Cahaya Papua.

Andarias Moktis juga mengatakan, langkah lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua Barat adalah dengan memediasi pertemuan bupati Tambrauw, Manokwari dan Sorong untuk membahas penyerahan asset yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2013.

Penyerahan asset penting untuk mempertegas Pemkab mana yang berhak atas 4 distrik ini. “Karena belum ada penyerahan asset maka pada prinsipnya 4 distrik ini masih berada dalam lingkup administrasi dan pemerintahan Kabupaten Manokwari,” katanya.

Kabupaten Manokwari Barat, menurut Moktis, akan meliputi 5 distrik diantaranya 4 distrik yang terus dipersengketakan oleh Manokwari dan Tambrauw ditambah Distrik Sidey yang juga berada dalam lingkup wilayah pemerintahan Pemkab Manokwari. (RED/RD1)