Pemerintah Belum Juga Teken NPHD dengan Bawaslu Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Anggaran pengawasan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat belum mendapat respon. Bahkan hingga kini belum ada penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah provinsi dan bawaslu.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, Isak Waramory yang dikonfirmasi mengatakan, pemerintah belum menunjukan sikap terkait pengajuan anggaran. Hanya beberapa penyampaian tidak resmi bahwa, anggaran pengawasan segera diberikan secara bertahap.

“Kami dengar akan direalisasikan setengahnya dari total 215 miliar yang diajukan. Informasi berikutnya, pemerintah provinsi akan memberikan sebesar 25 miliar. Ini lucu, karena Bawaslu ini membiayai 13 kabupaten/kota ditambah provinsi. Dari jumlah ini, kita mau bagikan berapa,” kata Isak Minggu (24/7).

Kata Isak, realisasi anggaran pengawasan yang terkesan diperlambat mengakibatkan tugas pengawasan tidak dapat dilakukan dengan maksimal dalam tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat.

Selain itu, anggaran yang minim justru membuat bawaslu dan jajarannya diperhadapkan pada kondisi dilematis.

“Kalau anggaran yang kecil bagaimana kita mau bekeja maksimal. Apalagi, sejumlah kewenangan sudah di turunkan ke tingkat panwaslu. Harusnya, pemda sediakan waktu untuk membahas anggaran. Kita lihat bersama, yang lebih dipangkas, yang kurang ditambah supaya betul-betul kita bisa kawal pesta demokrasi dengan baik,” ujarnya.

Menurut Isak, anggaran operasional (rutin) hanya diberikan kepada Bawaslu. Sumber anggarannya dari APBN. Sementara, untuk membiayai tugas pengawasan diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD.

Kondisi ini mengakibatkan pengawasan terhadap seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di tingkat kabupaten/kota kurang maksimal. “Panwaslu tetap berupaya kawal meski tidak ada anggaran. Yang sedikit bergejolak ada di daerah Maybrat,” kata Isak lagi.

Faktor anggaran ini memang menimbulkan permasalahan yang efeknya dirasakan secara berantai. Bukan saja tugas pengawasan yang tidak berjalan maksimal. Peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui bimbingan teknis juga tidak dapat dilakukan. Padahal, kita tahu bahwa pemahaman terhadap aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah satu hal mendasar.

“Kita harus bekali mereka dengan pengetahuan dalam melaksanakan pengawasan. Kita mau bimtek (bimbingan teknis) tapi tidak bisa karena tidak ada uang. Kita juga tidak bisa mengikuti bimtek terpadu seluruh panwaslu wilayah timur di Ambon,” katanya.

Isak menambahkan, pemerintah daerah harus memahami kondisi yang ada serta tugas pengawasan. Pasalnya, permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pilkada  bermuara pada bawaslu.

“Siapa yang akan bertanggunghjawab dan bisa membuktikan masalah yang mucul jika tidak ada pengawasan. Kita tidak awasi karena tidak ada anggaran, kalau ada masalah harus mulai dari mana. Ini berbahaya? Kami harapkan pemerintah daerah lebih cepat. KPU sudah, mengapa bawaslu belum ? Bawaslu ini mengawasi kerja-kerja KPU,” imbuhnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan