Amus Atkana

Pemerintah dan KPUPB kembali Jadwalkan Penandatanganan NPHD

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Pemerintah Provinsi Papua Barat dan KPU Papua Barat kembali menjadwalkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Kamis (19/5/2016) hari ini.

Meski demikian, anggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Tahun 2017, yang telah dibahas secara resmi sebanyak dua kali belum ada kata sepakat antara pemerintah dan KPU soal nilai anggaran.

Ketua KPU, Amus Atkana mengatakan usulan anggaran sebesar Rp549 miliar telah disusun secara internal dengan merujuk pada ketentuan aturan yakni, standar biaya umum, tingkat kemahalan dan beberapa ketentuan lainnya.

“Nilai anggaran tersebut belum dibahas sehingga, kami kembali membahasnya dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan target pemerintah daerah, besok (hari ini) sudah bisa penandatanganan NPHD,” kata Amus Atkana, Rabu (18/5/2016).

Dia mengatakan, pembahasan anggaran pilkada perlu membukan ruang untuk membicarakan kondisi caos major meski tidak tercover dalam anggaran pilkada.

Sebab, kondisi geografis dan topografi di daerah yang berpengaruh pada kelancaranan pelaksanaan tahapan pilkada, serta dinamika sosial masyarakat yang berkaitan dengan kamtibmas.

Mengingat sejumlah hal tersebut secara akuntansi tidak tercover dalam mata anggaran. Dengan demikian, perlu membuka ruang untuk mebicarakan kemungkinan-kemungkinan ini.

“Pembahasan anggaran kali kedua ini, dihadiri oleh gubernur dan jajarannya termasuk ketua DPR (papua barat) sehingga memiliki bobot yang cukup,” ujar Amus.

Sekretaris KPU, Thamrin Payapo mengatakan, penyusunan anggaran pilkada mengacu pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada.

Dengan demikian, kebutuhan anggaran pilkada senilai 549 miliar yang diajukan KPU sesuai dengan tanggungjawab penyelenggara. Bukan kebutuhan yang mengada-ada.

“Kami menggunakan instrumen penyelenggaraan yang disusun sesuai dengan nilai APBD tetapi, pertanggungjawabannya mengacu pada mekanisme APBN. Ini aturan yang harus dijalankan,” katanya.

Meski demikian, Thamrin mengakui penyusunan anggaran pilkada langsung mengikuti mekanisme APBN sesuai dengan Peraturan KPU RI yang baru saja disahkan.

Dia menambahkan, ada beberapa item yang perlu mendapatkan kebijakan pemerintah daerah karena penyusunan mengikuti APBN, tetapi pelaksanaannya harus mengacu pada APBD.

“Ini yang menyebabkan pembahasan anggaran berjalan cukup alot. Kami juga mengakui secara gentle adanya kekeliruan pada sejumlah item. Tetapi ada juga yang nilainya kurang sekali,” imbuhnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan