Pemerintah Pangkas 300 Miliar Anggaran SKPD demi Pilkada

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan siap melaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang pelaksanaannya digelar serentak 2017 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan mengatakan, pembahasan anggaran pilkada akan dilakukan bersama antara pemerintah, DPR, dan KPU Papua Barat pada Rabu (11/5/2016) mendatang.

“Sudah dibahas tadi (kemarin, red) bersama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah terkait usulan anggaran yang diajukan oleh KPU Papua Barat. Kita masih akan bahas lagi,” kata Nathaniel, Senin (9/5/2016).

Meski anggaran pilkada telah dikoreksi lagi oleh KPU sehingga berkurang dari Rp.612 miliar menjadi Rp.549 miliar. Dan, nilai ini dianggap adalah kebutuhan minimum.

“Saya tidak bisa katakan jumlah itu rasional seperti menurut KPU. Kita masih harus kaji lagi sesuai dengan kemampuan daerah,” ujarnya.

Menurut Sekda, pendapatan daerah tahun anggaran 2017 diprekdisikan menurun. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan adalah mengajukan peminjaman kepada perbankan.

Sehingga, anggaran pilkada Papua Barat bisa tercukupi dan dapat direalisasikan pada waktunya nanti. Akan tetapi, lanjut Sekda, pinjaman yang dilakukan pun tak bisa lebih dari Rp.200 miliar.

Sebab, pelunasannya harus dilakukan sebelum berakhirnya masa tugas gubernur Abraham. O.Atururi pada 17 Januari 2017. Kondisi ini rupanya yang menghambat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sebenarnya, kita hindari pinjaman tetapi ini kebutuhan. Paling kita ajukan sekiranya 200 miliar, kalau 300 -400 miliar itu sudah terpaksa dan akan menjadi beban karena banyak kegiatan akan dipending,” ujarnya lagi.

Pemerintah daerah hanya berharap transfer Dana Alokasi Umum (DAU) supaya bisa melunasi pinjaman yang akan diajukan kepada pihak perbankan.

“Kita masih ulur-ulur dan kami konsultasi ke Kementerian Keuangan. Apakah pada perubahan anggaran nanti ada transfer ke daerah atau tidak,” tutur Sekda.

 

Pemangkasan Anggaran

Disisi lain, Sekda mengungkapkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah pemangkasan anggaran program dan kegiatan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Kegiatan di tahun anggaran 2017 banyak yang dipending. Dipending karena uangnya diarahkan untuk mengganti pinjaman,” tandasnya.

Adanya penurunan anggaran pada tahun anggaran 2016, memaksa pemerintah harus memending pelaksanaan kegiatan SKPD yang nilainya mencapai 300 miliar.

“Semua SKPD kita pending. Nilainya bervariasi mulai 500 juta. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan nilianya besar mencapai 100 miliar lebih,” tandasnya.

Sekda memastikan penandatanganan NPHD akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Mei mendatang. Jadwal ini sesuai perubahan jadwal secara nasional.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, pelaksanaan tahapan pilkada menyangkut sosialisasi, rekrutmen penyelenggara dan penetapan regulasi belum dapat dilaksanakan.

“Kami terhambat pada anggaran. Tetapi, kami optimis masih bisa melakukan semua tahapan pilkada secara maksimal,” kata Amus usai berkoordinasi denggan Sekda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (ALF)

 

Tinggalkan Balasan