Thomas Umbu Pati (dutantt.com)

Pemerintah Pusat Siapkan Kebijakan Pasca Otsus

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah pusat sedang mempersiapkan kebijakan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pasca berakhirnya program otonomi khusus (Otsus) bagi daerah tersebut pada 2021 mendatang.

Kepala Subdivisi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Thomas Umbu Pati di Manokwari, Selasa, mengatakan, pihaknya bersama Kementerian terkait lainya sedang mengkaji rancangan program dan kebijakan bagi dua provinsi tersebut.

Dia menyebutkan, pemerintah pusat sudah melakukan langkah antisipasi menjelang berakhirnya program Otsus bagi dua provinsi tersebut.

“Langkah antisipasi masa transisi kebijakan tersebut sudah kami lakukan dan belum final. Hasil dari kajian yang kami lakukan bersama tim presiden, staf ahli presiden serta kementerian terkait tersebut nanti akan kami sampaikan kepada bapak presiden,” kata Thomas.

Pihaknya belum mengetahui berlanjut atau tidaknya program Otsus bagi di daerah ini. Pada sisa waktu empat tahun menjelang berakhirnya program tersebut pihaknya menginginkan adanya perencanaan yang matang atas pengelolaan anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat.

Pemerintah pusat, katanya, menginginkan dua daerah tersebut memiliki peraturan daerah khusus tentang tatacara pengelolaan dana Otsus, sehingga program tersebut berjalan sesuai koridor yang benar.

“Keberadaan Perdasi dan perdasus sudah diamanatkan dalam undang-undang 21/2001 tentang Otsus, namun hingga program ini hampir selesai Papua Barat tidak membuatnya melainkan hanya mengacu pada peraturan gubernur dalam mengelola anggaran tersebut,” ujarnya lagi.

Menurutnya, perdasi dan perdasus tata cara pengelolaan dana Otsus sangat penting agar program ini terselenggara secara efektif, efisien serta tepat sasaran.

Melalui regulasi tersebut, pengelolaan dana Otsus terinci secara baik dari provinsi hingga Kabupaten/kota.

“Jangan seperti selama ini, dari provinsi dana otsus, namun setelah tiba di Kabupaten menjadi dana alokasi umum, dan ini sudah berlangsung berapa tahun coba,” ujarnya lagi.

Pihaknya berharap pemerintah provinsi Papua Barat bergegas menyiapkan regulasi tersebut. Sehingga  pengelolaan dana otsus berlangsung baik. (IBN)

 

Tinggalkan Balasan